GeRAK Aceh Barat Desak Pemerintah “Jewer” Kontraktor Pelaksanaan Pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syahputra

Meulaboh, Acehportal.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melalui Koordinatornya yakni Edy Syahputra mendesak pihak terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nagan Raya untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melalukan aktivitas angkut material untuk dimasukan ke PLTU 3-4 di Gampong Suak Puntong, Nagan Raya.

"Hasil pantauan kita di lapangan saat ini paska warga Dusun Geulanggang Meurak melakukan upaya pemblokiran untuk menuntut kejelasan ganti rugi tanah dan rumah, mereka juga menuntut agar pihak kontraktor pelaksana pembangunan PLTU 3-4 untuk taat dan patuh terhadap aturan dalam hal aktifitas atau mobilitas angkut material yang dipasok ke dalam PLTU 3-4," ungkapnya Rabu (3/6/2020) malam kepada Acehportal.com.

Berdasarkan dokumentasi yang diamb pihaknua di lapangan, apa yang diutarakan oleh warga benar adanya. Mobil angkut material tersebut melebihi muatan dan bahkan tidak ditutupi dengan terpal agar muatannya juga tidak tumpah atau keluar dari bak mobil.

"Akibatnya, tumpahan material yang jatuh ke badan jalan kemudian menjadi debu dan hampir seluruh rumah warga ditutupi oleh debu. Ada pencemaran lingkungan disini, sepatutnya DLHK Nagan Raya mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Edy.

Sementara itu, katanya, ada hak yang sudah dijamin dalam konstitusi negara ini telah dicabut dan dilanggar yaitu hak asasi mendapatkan kesehatan. Dimana, dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal Pasal 28H ayat 1 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Lebih lanjut dikatakannya, jaminan negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan yang paling akhir pengukuhan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Jangan diam, kita meminta segera diberikan sanksi tegas kepada perusahaan dan bila kemudian ditemukan kelalaian yang sudah berlangsung sangat lama dan kami duga seperti ada unsur kesengajaan. Maka sepatutnya, izin operasional terhadap pihak pengangkut material tersebut dicabut dan perusahaan sepatutnya juga diberikan denda," tegasnya.

Sisi lain yang membuat kebingungan pihakny adalah pihak kepolisian lalu lintas Nagan Raya yang terkesan dan diduga tutup mata atas aktivitas mobil angkut material menuju PLTU 3-4. Hal ini mengingat, aktifitas ini menggunakan jalan raya lintas nasional.

"Tidak mungkin mereka tidak mengetahui soal ini, jadi kita berharap ada tindakan nyata terkait penegakan hukum bagi mobil angkut yang telah melanggar ketentuan lalu lintas di jalan raya," ungkapnya.

"Faktanya, mobil material angkut tersebut baknya terbuka dan penumpukannya menggunung di atas bak mobil, sepatutnya polisi yang berada di pos lalu lintas berupaya untuk mengamankannya, bukankah semua pihak wajib diperlakukan sama di mata hukum," pungkasnya.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...