GeRAK: Penegakan Hukum OTT BIMTEK Mati Suri dan Seperti “Mimpi Disiang Bolong”

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra. (Ist)

Meulaboh, Acehportal.com - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak pihak penegak hukum (Polres Aceh Barat) untuk menuntaskan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Meuligo, Meulaboh, Aceh Barat, Rabu (19/6/2019) silam.

Adapun kasus itu ditunjukkan terhadap lima orang dan salah satunya disebut-sebut sebagai oknum staf sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Studi Implementasi Akuntabilitas Publik (SIAP).

"Sudah hampir 1 tahun paska kasus ini berlangsung, dimana turut disita sejumlah uang sebesar Rp. 900 juta rupiah lebih dari Rp 1,7 miliar yang sudah disetor aparatur desa ke LSM Siap yang standby di Hotel Meuligoe, Meulaboh. Dimana uang tersebut diantar langsung oleh masing-masing aparatur desa kepada LSM Siap untuk kegiatan bimtek," kata Edy kepada Acehportal.com melalui rilisnya Minggu (31/5/2020).

Dari jadwal dokumentasi yang kami dapatkan, lanjutnya, bahwasannya LSM SIAP tersebut akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) yang rencananya akan berlangsung di Batam dengan beberapa gelombang kepesertaan. Data dan dokumentasi lain menyebutkan, pengumpulan dana itu merupakan tahap kedua setelah pada Mei 2019 lalu. Kini, Mei 2020 belum ada titik kejelasan proses penegakan hukum.

"Tentunya kita memberi apresiasi atas OTT Bimtek oleh penegak hukum paska kejadian pada 20 Juni 2019 silam,"tambahnya.

Sementara itu, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Aceh Barat sudah memeriksa Kepala Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan,saat itu diketahui saudara Razali sebagai saksi terkait OTT, dan diketahui bahwasannya beliau merupakan Ketua APDESI Aceh Barat.

Dari dokumentasi yang kita dapatkan kata Edy, bahwasannya beliau merupakan pihak yang mengirimkan pesan melalui What’sApp kepada para keuchik lainnya perihal kegiatan BIMTEK. Salah satu pesan yang dikirimkan kepada para keuchik lainnya adalah disebutkan Lembaga penyelenggara kegiatan bimtek adalah SIAP.

Pesan penting lainnya yang beredar dalam What’sAPP tersebut disebutkan “Mengingat pentingnya peningkatan kapasitas aparatur gampong untuk menghindari kesalahan dalam menggunakan alokasi dana desa, bahwa kami telah berkoordinasi langsung  dengan pimpinan.

Dalam hal ini, pimpinan telah merekomendasikan kegiatan dimaksud untuk diikuti oleh seluruh Keuchik dalam Kabupaten Aceh Barat agar aparat gampong khususnya Keuchik dan Bendahara dapat menjalankan administrasi keuangan dengan baik, terhindar dari kesalahan atau penyalahgunaan anggaran gampong,"jelasnya.

Menariknya adalah, disebutkan tentang pimpinan dan ini tentu perlu kejelasan yang dimaksudkan siapa. Sisi lainnya, dari dokumentasi setoran yang kita dapatkan,  para aparatur desa telah memberikan setoran via bank BNI kepada Eko Nugroho (LSM SIAP) dan juga kwitansi setoran dari pihak pemberi kepada penerima, yaitu Ibu Fitri (LSM SIAP) dengan angka Rp. 10 juta dan bahkan setoran itu diketahui mencapai angka Rp.20 juta untuk dua orang Keuchik dan Bendahara yang nantinya akan diikutkan dalam kegiatan bimtek di Batam.

ia menambahkan, Yang membuat kebingungan dirinya saat ini adalah perihal kejelasan kasus paska OTT Bimtek itu berlansung yang hampir satu tahun berlalu. Hal ini menjadi sangat penting, guna mengetahui apakah kemudian memang terindikasi adanya pelanggaran hukum yang diduga mengarah kepada pungutan liar (pungli) atau bentuk lainnya atau diduga mengarah kepada praktek pencucian uang yang modusnya adalah kegiatan Bimtek.

Ini menjadi sangat penting untuk diluruskan kepada publik, agar menemukan titik terang. Tentunya kami juga mendorong untuk dilakukan audit oleh lembaga yang benar-benar kredibel dan independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang kita dapatkan bahwa audit sudah dilakukan dan sudah didapatkan hasilnya, sepatutnya ini juga patut dibuka ke publik, jangan di endapkan oleh para penegak hukum.

Kebingungan lainnya, dalam kegiatan Bimtek untuk aparatur desa di Aceh Barat tersebut, mengingat ada keterlibatan dua oknum polisi di luar Aceh Barat yang turut diamankan ketika OTT tersebut, tentunya kita mempertanyakan keterlibatan oknum polisi tersebut dalam Bimtek yang dilakukan oleh LSM SIAP sampai sejauh mana dan apa peranannya.

Selain Ketua APDESI Aceh Barat yang sudah diperiksa, pada Desember 2019 lalu, pihak Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan seratus saksi lebih, mulai dari pejabat daerah, kecamatan hingga aparatur desa. Namun, yang aneh dan membingungkan dimana informasi terakhir kita dapatkan, kasus ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaaan Negeri Aceh Barat dan bahkan ada statement yang keluar dari aparat penegak hukum,"ungkap Edy.

“bila kasus ini tetap dilanjutkan ke pengadilan maka yang terjerat atau yang terkena nanti adalah para keuchik”. Tentunya, saya pikir peryataan ini sangat dipaksakan oleh aparat penegak hukum dan dapat kami simpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus OTT Bimtek sedang mati suri dan bila pun tegak seperti “mimpi disiang bolong,"tutupnya.

Untuk itu, dirinya meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat untuk segera menyurati Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan kemudian segera memanggil penegak hukum di Aceh Barat, yaitu dalam hal ini Polres Aceh Barat dan juga Kejaksaan Negeri Aceh Barat guna mempertanyakan kasus penegakan hukum OTT Bimtek.

"Surat lainnya juga tidak kalah penting menyurati pihak Kepolisian Polda Aceh dan Kepala Jaksa Tinggi (Kajati) Provinsi Aceh untuk meminta kejelasan penyelidikan kasus OTT Bimtek 2019 silam," pintanya.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...