Kegiatan Produksi Batuan di Bantaran Sungai Aceh Tengah Abaikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kondisi kawasan yang dijadikan sebagai tempat kegiatan produksi batuan di Aceh Tengah. (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Kegiatan di bantaran sungai kawasan Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah yakni berupa operasi produksi batuan diduga mengabaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Padahal, diketahui kegiatan tersebut dominan dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha besar yang memiliki amdal serta izin-izin lainnya.

Pantauan Forum Pemerhati Lingkungan Gayo Rimba Bersatu, kegiatan operasi produksi batuan Stone Crusher & AMP PT Fisafa Ihtiyeri Cipta di Kampung Merah Muyang juga mengabaikan banyak hal penting tentang perlindungan lingkungan. Padahal, perusahaan ini sudah memiliki dokumen Amdal serta izin-izin lainnya.

"Rusaknya ekosistem dan perubahan tanggul sungai, pehijauan sempadan (bantaran) sungai dan banyak lagi hal lainnya yang diabaikan perusahaan. Hal yang saya sebutkan ini terkandung dalam bagian dokumen Amdal, dokumen terpisah ini disebut dgn (RKL-RPL; Dokumen Rencana Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," jelas Ketua Gayo Rimba Bersatu, Abrar Syarif, Minggu (31/5/2020).

Diketahui, ada perusahaan lain yang memiliki kegiatan yang sama seperti PT Pemetar Argeo (Consultant Engineering) PLTA Peusangan 1&2 dengan status memiliki dokumen Amdal dan diketahui aktif melakukan kegiatan.

Kemudian, PT Gayo Quama Indonesia dengan status yang diketahui sudah menyusun dokumen Amdal dengan keterangan kegiatan belum Aktif, namun tetap beroperasi hingga hari ini meskipun tanpa memiliki izin lingkungan.

"Kami dari LSM Gayo Rimba Bersatu mengutuk keras atas kegiatan yang dilakukan di sempadan (bantaran) sungai tanpa mengindahkan konsep pengelolaan dan pemantauan lingkungan, karena hal ini akan berdampak buruk di kemudian hari terhadap banyak hal," katanya.

Gayo Rimba Bersatu pun akan terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Bila nantinya kegiatan ini terbukti mengakibatkan kerusakan dan berdampak buruk terhadap lingkungan, pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah advokasi, mengingat masih banyak pelaku kegiatan di bantaran sungai yang tak mengantongi dokumen Amdal dan izin resmi lainnya.

"Hal lainnya ini diperparah karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait juga, padahal untuk pengawasan usaha penambangan material sungai itu dianggarkan setiap tahunnya," tambah Abrar.

Penulis:Redaksi
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...