Wakil Ketua Banleg DPRA Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Anggota DPR Aceh, Bardan Sahidi

Banda Aceh, Acehportal.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh yang juga Anggota Komisi I DPR Aceh, Bardan Sahidi menolak kenaikan iuran BPJS.

Menurutnya,  kenaikan iuran itu melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS.
Dimana disebutkan, bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN. Tetapi berbentuk badan hukum publik.

Dia menyebutkan,  Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres No 82 Tahun 2018 yang sebelumnya menaikkan iuran. "seharusnya untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum, harus dijalankan."ujar Bardan.

Berikut tiga alasan dan dasar hukum penolakan sehingga Pemerintah dapat mempertimbangkannya kembali.

Melanggar ketentuan Pasa128 H ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

"Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres No 82 Tahun 2018 yang sebelumnya menaikkan iuran, menilai, seharusnya untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum, harus dijalankan".

"Bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Dimana disebutkan, bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN. Tetapi berbentuk badan hukum publik." sebut Bardan.

Penulis:Rol
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...