Kebijakan Pemkab Aceh Utara Tak Jelas, Warga Kawasan Krueng Keureto Gugat Tapal Batas ke Pengadilan

Muspika Tanah Luas dan Paya Bakong serta tokoh masyarakat melakukan pengukuran tampal batas (Mulyadi/Acehportal.com).

Lhoksukon, Acehportal.com - Masyarakat kawasan Krueng Keureuto Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara menggugat tapal batas wilayah lokasi Waduk Keureuto, Kamis (7/5/2020) karena dinilai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak serius dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Tokoh Masyarakat Plu Pakam, Dardai mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Utara hari ini tidak pada peta dasar wilayah Gampong Plu Pakam dengan batasan terdahulu yaitu batas Sungai Keureto antara Blang Pante Paya Bakong dan Plu Pakam itu sendiri.

“Kami selaku masyarakat Plu Pakam menolak apapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah jika penyelesaian tapal batas wilayah desa kami dengan Blang Paya Bakong tidak diambil pada peta wilayah dasar dengan batasan sungai dahulu tetap kami tolak, karena bedasarkan bukti-bukti yang kami miliki dari sejarah semenjak dahulu batasan wilayah pemisahannya adalah Sungai Keureto bukan seberang sungai, itu salah,” paparnya.

Kemudian, Keuchik Gampong Plu Pakam, Ridwan mengatakan, menyangkut permasalahan tapal batas tersebut pihaknya telah mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon untuk diproses.

Dirinya menyebutkan, bedasarkan berita acara serah terima barang No:13A.77/MENLHK-Sejen/roum/KAP.3/3/2019 pada Rabu 27 Maret 2019, DAM Penahan yang dibangun dengan anggaran tahun 2017 telah di serahkan untuk Gampong Plu Pakan.

Berdasarkan berita acara penyerahan barang itu terletak di Gampong Plu Pakam, saat pembebasan lahan untuk membangun terkait lanjutan pembebasan lahan untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Keureuto sudah masuk wilayah Blang Pante Kecamatan Paya Bakong. Untuk kejelasannya, kata dia, lebih baik hal ini ditempuh melalui jalur hukum yang menentukannya.

Kepala Bagian Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, Fadli bersama Muspika Kecamatan Paya Bakong dan Tanah Luas serta juga Badan Pertanahan Nasional(BPN) Aceh Utara turun ke lokasi untuk mengukur kembali koordinat batas wilayah tapal batas antara kedua desa tersebut.

“Sesuai peta todam/Kodam menemukan 3 titik koordinat sesuai dalam peta wilayah masing-masing yang sebenarnya. Sekda mengambil keputusan apabila turun ke lapangan akan melihat titik koordinatnya sesuai dengan peta pokdam yang dibuat oleh BAO surtanah tahun 1977, peta RP RW dan peta batas kecamatan berdasarkan 3 titik koordinat itu, dikomprensikan di over live ke 33 nya sama titik koordinat,” kata Fadli.

Ia menyebutkan, dari hasil pihaknya turun ke lokasi Waduk Keureuto, masalah tapal batas kedua belah pihak antara Gampong Blang Pante Paya Bakong dan Plu Pakam sudah tahu dimana letak koordinat peta wilayah itu sendiri.

“Untuk patok nanti kerjasama dengan balai, mereka yang akan menentukan. Karena apabila akan dipatok ini akan menjadi wadul, cuma untuk mengambil titik koordinat apabila titik koordinat sudah ditentukan. Bagaimanapun situasi alam titik koordinat tidak akan berubah,” ucapnya.

Selanjutnya ia juga mengatakan, menyangkut sebelah pihak yang tak menerima dengan hasil pengukuran titik koordinat yang dilakukan, maka kedua belah pihak tidak ada alasan untuk tidak menerimanya, kecuali masalah wilayah itu bisa saja mereka komplain.

“Kita tetap berpegang pada titik koordinat bedasarkan peta dengan 3 sumber peta kodam peta RP RW Aceh Utara dan peta pemekaran kecamatan,” ucap Fadli lagi.

Dalam kegiatan pengukuran koordinat tapal batas wilayah antara Payah Bakong dan Tanah Luas itu turut hadir ke lokasi Muspika Tanah Luas dan Paya Bakong serta tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya.

Sedangkan warga Gampong Plu Pakam tidak hadir karna menolak upaya tersebut dan akan melanjutkan ke ranah hukum untuk kelanjutan proses penyelesaiannya.

Penulis:CR Mulyadi
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...