Terkait Isu Kas Kosong Pemkab Aceh Utara, MaTA: DPR Perlu Panggil Bupati

Koordinator Mata Alfian/aceh.tribunnews.com

Lhoksukon, Acehportal.com - Ketidakpastian keuangan dan kerangka tata kelola anggaran pencegahan Covid 19, perlu kiranya DPRK melakukan langkah yang tepat dengan segera memanggil Bupati dan Dinas Keuangan untuk memastikan kondisi keuangan Aceh Utara saat ini dan bagaimana refosing anggaran Covid 19.

Hal ini dikatakan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Rabu (6/5/2020) menanggapi isu yang berkembang terkait kasus Pemkab Aceh Utara yang dikatakan kosong.

"Dua hal itu menjadi perhatian publik dan rakyat Aceh Utara berhak mengetahui informasi tersebut, MaTA sendiri mencatat beberap hal penting yang perlu diperjelas sehingga tidak terjadi degradasi informasi menyangkut tata kelola," ujarnya.

Berkembangnya isu kas Aceh Utara kosong ini makin liar terjadi, dimana dalam catatan MaTA pada tahun 2016 Pemkab Aceh Utara juga mengalami hal yang sama dengan status kas kosong.

"Pertanyaaannya bagaimana bisa dikatakan kosong dan ini sengaja dilakukan oleh eksekutif sehingga dapat "meredam" gejolak tuntuan anggaran secara politik, staregi ini dianggap laku oleh Pemkab karena pernah dilakukan tahun 2016 sehingga potensi pengkaburan anggaran daerah dapat mudah dilakukan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Alfian, perlu ada langkah kongkrit dari DPRK untuk mematikannya dengan cara memanggil bupati dan keuangan serta meminta rincian atau rekap anggaran tahun berjalan dan kepastiannya terlihat.

"Dalam hal ini, DPRK harus konsisten diminta untuk dapat melakukannya sehingga mandat yang sudah diberikan oleh kontiuen tidak dikhianati," katanya.

Kemudian, APBK 2020 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19, dimana Aceh Utara dengan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/184/2020 tentang Penetapan Darurat dalam Penanganan Covid 19, ditetapkan pada tanggal 18 maret dengan fokus anggaran sebesar Rp 35,51 miliar lebih (data yang telah dilapor).

"Terkait anggaran tersebut, ihak Pemkab perlu menjelaskan ke publik dari pos anggaran mana saja yang terjadi pemotongan dan bagaimana kerangka tata kelolanya, DPRK wajib mengetahuinya karena publik selalu menuntut transparansi terhadap anggaran yang akan dan telah digunakan," tegasnya.

Dari kajian MaTA, anggaran bansos, BTT dan anggaran refucusing sangat terbuka untuk disalahgunakan hingga potensi korupsinya sangat lebar dan perlu transparansi.

"MaTA tidak akan pernah bertoleran dengan pelaku penyelewengan dana publik," tambah Alfian.

Penulis:CR Mulyadi
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...