Pemkab Aceh Utara Tunda Penerbitan Surat Perintah Membayar

Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz (Mulyadi/Acehportal.com)

Lhoksukon, Acehportal.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menunda sementara penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) karena sedang melakukan rasionalisasi anggaran APBK 2020 terkait dengan penanganan wabah Covid-19.

“Kondisi kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat ini dalam kondisi normal alias tidak dalam keadaan kosong, yang ada saat ini Pemkab Aceh Utara sedang menunda sementara penerbitan SPM karena sedang melakukan rasionalisasi anggaran APBK 2020 terkait dengan penanganan wabah Covid-19,” ungkap Sekda Aceh Utara Abdul Aziz, Senin (4/5/2020).

Ia menyebutkan, penghentian SPM dilakukan karena sedang proses penyesuaian Perbup tentang Penjabaran APBK 2020 sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020.

Dengan dikeluarkannya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan SKB (Surat Keputusan Bersama) tersebut, sambungnya, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengurangan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setelah Perbup penyesuaian APBK 2020 selesai nantinya barulah dapat diketahui Program dan Kegiatan mana yang masih teralokasi dalam APBK 2020. Kegiatan baru itulah yang dapat dilaksanakan, serta dapat diajukan permintaan pembayaran dengan menyampaikan SPM,” jelasnya.

Sementara itu ia menjelaskan, terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 tetap dilakukan pembayarannya setelah SKPK menyiapkan dokumen pencairan dana.

“Terkait dengan pernyataan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara tentang keterlibatan DPRK dalam pembahasan anggaran tentang penyesuaian APBK 2020 dengan PMK dan SKB dua Menteri dapat dijelaskan bahwa rapat Forkopimda Aceh Utara turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRK tentang Penanganan dan Pencegahan Covid-19 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 di Pendopo Bupati Aceh Utara telah memutuskan untuk rasionalisasi anggaran minimal 25 persen dari perjalanan dinas di semua SKPK,” paparnya.

Sekda juga menjelaskan, Bupati Aceh Utara melalui Surat Nomor 900/687 tanggal 14 April 2020 telah menyampaikan SKB dua Menteri melalui Sekretaris Dewan. Bupati juga telah memberitahukan kepada DPRK melalui Surat Bupati Aceh Utara Nomor 900/709 tanggal 17 April 2020 tentang Rasionalisasi Anggaran.

“Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama Pimpinan dan Unsur Ketua Fraksi DPRK juga telah dilaksanakan pada 21 April 2020 bertempat di Bappeda Aceh Utara.Dalam setiap penyusunan APBD, kita memperhatikan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I, Rumawi V, angka 26 huruf c dan SKB dua Menteri pada Diktum Keenam,” sebutnya.

Penulis:CR Mulyadi
Editor:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...