WALHI Pertanyakan Izin Pengambilan Batu Giok di Nagan Raya

Pengambilan material batu giok di Nagan Raya (Ist)

Banda Aceh, Acehportal.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mempertanyakan izin lokasi pengambilan material batu giok yang dilakukan oleh pabrik pengolahan batu giok di kawasan Blang Sapek, Kecamatan Sukamakmue, Nagan Raya.

Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, pembangunan pabrik material batu giok untuk material lantai mesjid membutuhkan material campuran lain dengan jumlah besar dan bagaimana pola pengambilan material batu giok tersebut.

"Sehingga modus bangun mesjid patut diwaspadai hingga tidak muncul pabrik pembuatan marmer atau keramik ilegal yang dibungkus rumah ibadah, kekhawatiran dampak lingkungan hidup mesti diwaspadai sejak dini, ketika batu giok di kawasan pegunungan yang diambil dapat menyebabkan longsor ketika dimusim hujan," ujarnya Senin (13/4/2020).

Ia menjelaskan, pabrik pengolahan batu giok untuk pemenuhan material lantai masjid dan perkantoran menunjukan akan di produksi dalam jumlah besar.

Untuk itu, WALHI Aceh mengingatkan Pemerintah Aceh dan Nagan Raya pengambilan material mesti dilakukan melalui kajian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pemenuhan aspek hukum sebelum mengambil dan mengolah menjadi mamar/keramik.

"WALHI Aceh menduga pembangunan mesjid menjadi alasan dalam mengambil material tanpa izin," kata dia.

Pemerintah provinsi dan kabupaten Nagan Raya, ungkapnya, harus memastikan secara serius lokasi pengambilan batu giok tersebut dan mempertanyakan kelengkapan dokumen izin, bahkan kegiatan berada dalam hutan lindung harus mendapatkan izin pinjam pakai dari KLHK.

"Untuk itu kita berharap PPNS dibantu lembaga penegak hukum untuk mengontrol dan memeriksa kelengkapan dokumen dalam proses pengambilan material jika tidak ada izin maka wajib dihentikan," jelasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Pasal Pasal 3, disebutkan:

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Hal ini, diperkuatkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 yang menyebutkan:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...