Masyarakat Menunggu, PLTU Nagan Raya Ingkar Janji

Masyarakat Dusun Gelanggang Meurak, Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya memblokir pintu Gerbang PLTU Nagan Raya (17/2/2020) lalu.

Sukamakmue, Acehportal.com Pasca tuntutan masyarakat terkait pembebasan lahan warga Dusun Gelanggang Meurak, Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya kepada perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga saat ini belum diganti rugi.

Diketahui, perusahaan terkait pada 18 Februari lalu berjanji akan melaksanakan ganti rugi pembebasan lahan warga setempat paling lama 25 hari. Namun, saat ini sudah berlangsung 30 hari dan masyarakat menilai pihak perusahaan terkait tidak serius.

Sebelumnya, warga setempat memblokir pintu masuk dan pintu keluar PLTU Nagan Raya 1 dan 2 dikarenakan pembebasan lahan milik masyarakat tersebut belum diganti rugi hingga saat ini.

Akibatnya, masyarakat kesal lalu memanggil pihak-pihak perusahaan yang bersangkutan ke Kantor Keuchik Gampong Suak Puntong dan mengadakan rapat, hingga keluarlah satu perjanjian dari perusahaan terkait yaitu mereka bersedia memenuhi tuntutan warga dan meminta waktu selama 25 hari.

"Kami sudah bosan dengan kata janji mereka, seharusnya pihak perusahaan PLTU bersedia ganti rugi sejak bulan 9 Maret 2019 lalu dan itu janji mereka dulu. Ini sudah bulan Maret 2020 dan kami menduga sengaja perusahaan itu melambat-lambatkan waktu," ujar Haji T Fakhruddin kepada Acehportal, Senin (16/3/2020).

Sementara itu, dari pihak perusahaan yang terkait yakni PLTU 1 dan 2, PT PDP (PLTU 3-4), PT BEL dan PT Mifa Bersaudara telah membayar biaya DP awal dan ditranfer ke KJPP 50 persen. Sedangkan dari Rp 150 juta akan disetor oleh PT PDP(PLTU 3-4) sebanyak Rp 50 juta.

"Sedangkan PT BEL dan PT Mifa Bersaudara yang telah disetor sebanyak Rp 25 juta dan untuk penyetoran PLTU 1 dan 2 akan dibayar pada saat pelunasan," katanya.

"Harapan kami masyarakat yang penting adalah penetapan harga, dengan adanya penetapan harga, masyarakat bisa mengambil kesimpulan harga. Apakah layak dijual atau tidak dan yang diganti rugi oleh mereka apa bisa kita ganti di rempat lain, kalau memang penetapan harga tidak sesuai maka persoalan ini dilimpahkan ke pengadilan," tegasnya.

Sementara, lanjutnya, apabila pihak perusahaan yang tersebut tidak membayar tepat waktu, masyarakat akan menutup kembali pintu masuk dan pintu keluar  PLTU 1 dan 2.

"Dan diharapkan kepada pihak perusahaan terkait sebelum tanggal 20 Maret 2020 dapat diselesaikan supaya KJJP dapat turun untuk melakukan penetapan harga," pungkasnya.

Penulis:Dani
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...