GeRAK Aceh Barat Sorot Aktifitas Dugaan Illegal Minning di Kabupaten Nagan Raya 

IMG-20200311-WA0039

Meulaboh Acehportal.com - GeRAK Aceh Barat memberi apresiasi kepada pihak penegak hukum di Kabupaten Nagan Raya yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga telah melakukan aktifitas tambang emas ilegal atau illegal mining.

"Catatan dan dokumentasi kita, tercatat, dari kurun waktu 2019 hingga 2020, tiga kasus praktik Illegal Mining (praktik penambangan tanpa izin) yang berhasil diungkap oleh polisi, Informasi yang kami dapatkan dan sebagaimana diberitakan oleh media,"ujar Kordinator GeRAK Edy Syahputra kepada Acehportal, melalui rilisnya Minggu (15/3/2020).

Selain itu, katanya, Lima penambang emas ilegal di Dusun Agoy, Pemukiman Pulo Raga, Desa Panton Bayam, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya ditangkap. Penangkapan kelima pelaku dilakukan personel Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, pada Rabu 11 September 2019 silam.

Dikatakannya, Tahun 2020, bahwasannya ada enam warga yang dibekuk oleh polisi pada 29 Januari 2020 di aliran Krueng Inong Desa Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas usaha penambangan tanpa izin atau ilegal minning.

Seterusnya, pada Maret 2020. Polres Nagan Raya kembali menangkap pelaku tambang emas ilegal di kawasan Desa Blang Neuang, Kecamatan Beutong, kabupaten setempat, Senin (9/3/2020) sekira pukul 15.00 WIB.

"Dari informasi yang kita dapatkan dilapangan, bahwa saat ini, pihak penegak hukum terus melakukan pencairan terhadap mereka yang diduga punya peranan penting atas praktik dugaan tambang emas yang belum memiliki izin tersebut,"tambahnya.

Atas dasar tersebut, GeRAK Aceh Barat mengingatkan bahwasannya praktik penangkapan terhadap mereka yang diduga telah melakukan tambang emas ilegal patut didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak, mengingat ada kerusakan alam atau lingkungan yang ditimbulkan dari praktek penambangan tanpa terkendali atau tidak terkontrol tersebut dan jebolnya pendapatan terhadap negara atau daerah penghasil tambang.

Angkanya, bukan tidak mungkin puluhan miliar setiap tahun dinikmati oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.

Konsekuensi bagi para pelaku adalah mereka akan dihadapkan dengan hukum, dan tentu, GeRAK Aceh Barat meminta aparat penegak hukum (polisi) dan pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil tindakan hukum terhadap dugaan maraknya aktifitas Illegal Mining, baik disepanjang aliran sungai atau di daerah pegunungan,"sebutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di pasal 109, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain ancaman penjara. Ada denda paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar bagi pelaku.

Paska penangkapan, lanjutnya, Kita berharap ada titik kejelasan tentang penegakan hukum terhadap pihak yang diduga telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang  (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apalagi bila mereka belum memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan UU tersebut.

Harus ada kejelasan dari pihak penegak hukum akan operasi penertiban dugaan tambang emas ilegal, tidak hanya pekerja yang mengoperasikan alat berat exavator yang kemudian menjadi sasaran, tetapi jauh dari pada itu, kita berharap, lingkarannya, yaitu dapat terbongkar siapa pemilik modal, hingga siapa pemasok minyak untuk operasional alat berat exavator yang dipakai oleh para penambang tersebut,"tegas GeRAK.

Artinya, kami duga, bahwa praktek ini sudah berlansung sangat lama dan terus menerus seperti tanpa dapat dibasmi, atas dasar tersebut, seperti ada dugaan pembiaran akan praktek tambang liar itu,"jelasnya.

Kita juga mendesak, pemerintah, baik tingkat provinsi hingga kabupaten untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya praktek tambang liar yang tidak terkendali kepada masyarakat.

Kami melihat, bahwa IPR merupakan salah satu potensi untuk tindakan preventif (pencegahan) dari praktik illegal mining tersebut yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan alam yang tidak terkendali, dan atas hal tersebut, kita berharap pemerintah di tingkat provinsi untuk serius menggodok IPR tersebut, mengingat banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan ekonomi.

Dan secara lansung, dapat menyelematkan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat praktik illegal mining tersebut, dimana dinas kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan secara maksimal terhadap IPR itu,"demikian kata Kordinator GeRAK Edy Syahputra.

Penulis:Dani
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...