DPPPA Aceh Ajak Semua Pihak Berpartisipasi dalam Pelaksanaan KLA

DPPPA Aceh Ajak Semua Pihak Berpartisipasi dalam Pelaksanaan KLA

Banda Aceh, Acehportal.com Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Menyikapi pentingnya pelakanaan KLA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh dan KPPPA menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis KLA selama tiga hari, yakni mulai tanggal 11 hingga 13 Maret 2020, di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh yang melibatkan SKPA terkait, seperti Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Aceh, Forum Anak Tanah Rencong dan beberapa LSM di Aceh, termasuk Flower Aceh dan PKBI Aceh.

Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Eko Novi menegaskan, landasan kebijakan pelaksanaan KLA termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (4) yang berbunyi Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

"Kebijakan yang dimaksudkan ini, sesuai Ayat (5) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak," ujarnya Jumat (13/3/2020).

Sementara itu, Kepala DPPPA Aceh, Nevi Ariani dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Amrina Habibi menekankan, KLA yang merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

"Salah satu programnya dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan kepada banyak pihak, sehingga program ini dapat disosialisasikan dengan baik," ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Forum Anak Aceh, Akbar yang mengatakan, percepatan Kabupaten/Kota di Aceh sangat diperlukan sinergi semua pihak, termasuk yang paling utama adalah keterlibatan Forum Anak di dalamnya.

Sebagai contoh, teman-teman Forum Anak dapat terlibat dalam perwujudan RBRA, kampanye stop penikahan usia anak sampai pada tahap keterlibatan pada Musyawarah Rencana Pembangunan di daerah masing-masing mulai di tingkat desa, kabupaten/kota dan provinsi.

"Jadi karena keterlibatan dan sinergi menjadi kekuatan utama kita dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Aceh," tegasnya.

Lebih lanjut Amrina menyebutkan, KLA menjadi kebijakan yang sangat strategis untuk mempercepat segala upaya perlindungan anak yang di dalamnya harus memenuhi indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

"Karena ketika basis pembangunan berorientasi pada kepentingan terbaik buat anak diyakini sepenuhnya akan mampu mengurai dan menjawab berbagai persoalan sosial yang hari ini terjadi dan akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan Aceh Hebat melalui kualitas anak yang mumpuni," jelasnya.

Adapun beberapa aspek yang diperhatikan untuk pengembangan KLA harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang terbagi dalam 5 klaster yaitu klaster 1 hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster 5 perlindungan khusus.

Hak anak sebagaimana yang tertuang di dalam indikator KLA menjadi tugas kita bersama untuk mengimplementasikannya melalui kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam dokumentasi nasional saat ini, persentasi capaian kota layak anak di provinsi Aceh baru mencapai angka 21 persen dengan 5 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat pratama KLA.

"Masih jauh dari kondisi ideal yang diharakan dapat dilaksankaan diseluruh kabupaten/kota di Aceh," tutupnya.

Penulis:Hafiz/Rel
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...