Minta Presiden Segera Mengeluarkan Izin Pemeriksaan

Massa “Goyang” Kepemimpinan Bupati Aceh Barat

Aksi masa demo kepemimpinan Bupati Aceh Barat Ramli MS

Meulaboh, Acehportal.com - Ratusan massa dari berbagai pelosok yang mengatasnamakan diri Gerakkan Rakyat Menggugat (GERAM) Aceh Barat, melakukan aksi damai terkait beberapa kasus yang membuat rakyat kesal selama Aceh barat dibawah pimpinan Bupati Ramli MS.

Aksi tersebut berlangsung di Simpang Pelor, Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Kamis (12/3/2020). terlihat para aksi juga membentangkan spanduk yang bertuliskan, "Pak Jokowi Tolong Preman Di Aceh Barat (Bupati Ramli MS) diturunkan".

"Kami masyarakat menuntut agar Bupati Ramli MS turun dari jabatannya, karena kami nilai selama Ramli MS menjabat sebagai bupati Aceh Barat, banyak sekali kasus yang terjadi, seperti pelayanan rumah sakit, pemecatan Kechiek sebelah pihak, dan kasus pemukulan yang sempat viral di beberapa media medsos bulan lalu,"jelas Kordinator Aksi Sofian Suri.

Selain itu, para aksi juga memohon kepada bapak Presiden republik Indonesia agar mempercepat mengeluarkan surat izin pemeriksaan Bupati Aceh Barat Ramli MS, yang telah diajukan oleh Kapolda Aceh.

"Dan kami juga mendesak bapak Kapolda segera menangkap memenjarakan dan mengadili Ramli MS terhadap kasus pemukulan warga oleh Bupati Aceh Barat,"tambahnya.

Sementara itu, mereka juga meminta kepada Kapolda Aceh, terkait kasus pemukulan harus profesional dalam menanganinya, dan ia juga mengapresiasi Kapolda Aceh yang telah menarik kasus pemukulan terhadap warga yang dilakukan oleh Bupati Ramli MS.

Pantauan Acehportal dilokasi, kurang lebih satu jam aksi itu berlangsung, sementara itu, para aksi juga mendapat sambutan dari Komisi D, Dan Ketua DPRK, serta Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Aceh Barat,

Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Ramli SE kepada aksi menyampaikan, semua tuntutan masyarakat hari ini segera ditindaklanjuti, dan diharapkan kapada sejumlah aksi di mohon bersabar karena terkait gugatan hari ini semuanya butuh proses.

"Kita ada undang-undang khusus untuk Aceh, yaitu undang-undang nomor 11, mungkin kalau undang-undang tersebut tidak ada, bisa jadi bupati Ramli MS bisa langsung diproses malam kejadian itu oleh Kapolres Aceh barat, maka untuk itu kita harus menunggu izin dulu dari presiden Republik di Indonesia,"kata Ramli SE saat berdiri dalam kerumunan aksi ditengah teriknya matahari.

Dikatakannya, butuh enam puluh hari dikeluarkan izin oleh presiden, namun jika dalam waktu tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka kasus tersebut segera diproses oleh Kapolda Langsung dan memanggil Bupati Ramli MS untuk dimintai keterangan.

"Mohon bersabar, tolong berikan waktu kepada kami, dan kami tetap melaksanakan tugas kami, dan juga fungsi kami, sebagai fungsi pengawasan yang melekat kepada DPRK Aceh Barat,"demikian kata Ramli SE.

Penulis:Dani
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...