Tim Kajian Dan Advokasi Mou Helsinki Dan Uupa Laporkan Hasil Kerja Kepada DPRA

DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA yang bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR Aceh. pada pukul 15.00 WIB hari Jum’at, (7/2/2020).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos, M.S.P beserta Para Ketua Fraksi dan juga Anggota Komisi I DPR Aceh seperti Zainal Abidin, S.Si, M. Rizal Falevi Kirani, Ir. H. Azhar Abdurrahman dan Darwati A. Gani. ⁣

Ketua DPR Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA yang terdiri dari Tokoh Perdamaian Aceh dan Akademisi. ⁣

Dimana Penanggungjawab Tim adalah Teuku Kamaruzzaman, SH dengan Koordinator Prof. Dahlan, SH, MH, Ketua Tim, Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA, Wakil Ketua, Prof. Dr. Jamaluddin, S.H, M.Hum, Sekretaris Zainal Abidin, SH, M.Hum dengan Anggota masing-masing Prof. Dr. Ilyas, SH, M.Hum, Rustam Effendi, SE, M.Econ, Dr. Sanusi Bintang, SH, M.L.I.S, LLM, Muhammad Ya’kob Aiyub Kadir, LLM, PhD, Sufyan, SH, MH, Dr. Taufik C. Dawood, SE, M.Ec.Dev, Dr. Irwan Saputra, S.Kep, MKM, Dr. Muhammad Abrar, SE, M.Si dan Zuhri, SH, MH.⁣

Ketua DPR Aceh juga menegaskan bahwa kerja Tim secara mandatori sudah selesai pada tanggal 30 September 2019 silam, namun pada hari ini akan melaporkan kepada DPR Aceh hasil kerja sambil memaparkan kepada Anggota DPR Aceh yang baru menjabat terkait hasil kajian dan selanjutnya DPR Aceh akan memutuskan kelanjutan dari kajian dan advokasi ini.⁣

Narasi yang dibangun terkait UUPA oleh sebagian pihak hanya narasi politik namun secara prakteknya garis demarkasi itu “semu” sehingga buah dari perjuangan UUPA itu sendiri seperti lahirnya Partai Lokal di Aceh juga dalam perjuangannya untuk advokasi masih terseok-seok.⁣

Dan sistem Pemerintahan Aceh yang digunakan sekarang ini masih sama dengan sistem lama bahkan sistem birokrasi ke Pemerintah Pusat sesuai regulasi UUPA semakin panjang, sehingga dinamika politik dan regulasi di Aceh tidak selesai sesuai harapan. (*)

Penulis:Rol
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...