Bagaimana Jika Ganja “Legal” di Aceh?

Bagaimana dengan ganja di Indonesia? Foto: Getty Images/AFP

Banda Aceh, Acehportal.com- Berbicara soal ganja, ganja di Aceh tak akan pernah ada habisnya. Tercatat pada Januari kemarin, satu contoh kasus penggagalan penyelundupan ganja kering ke luar daerah dilakukan Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan 367 bal ganja kering dengan berat mencapai 367 kilogram. Selain itu, polisi mengamankan empat tersangka sebagai penunjuk arah serta dua mobil minibus yang digunakan untuk melancarkan aksi penyelundupan ini.

Kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba jenis ganja, memang banyak terjadi di Aceh. Diketahui bersama, ganja Aceh memiliki kualitas nomor satu di dunia dan mengalahkan ganja milik Jamaika.

Namun apa jadinya jika ganja dilegalkan di Aceh dan dapat diekspor ke luar negeri?

Beberapa waktu lalu salah seorang anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rafli Kande sempat mengusulkan ke pemerintah Indonesia agar menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor.

Legalisasi ganja Aceh yang ditawarkan merupakan mekanisme pemanfaatan ganja Aceh sebagai bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia yang membutuhkan dan akan diatur dalam regulasi dan dikawal negara.

Hal ini pun menjadi perbincangan hangat dan menuai berbagai reaksi dan tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk masyarakat, baik pihak-pihak yang setuju serta mendukung ataupun pihak-pihak yang menolak.

Salah satu pihak yang tak sepakat dengan usulan tersebut adalah pihak BNNP Aceh. Pasalnya, BNNP Aceh menilai bahwa masyarakat Aceh belum siap akan hal itu.

"Kalau kami (BNNP Aceh) tidak sependapat, artinya kita melarang karena masyarakat Aceh belum siap," ujar Plt Kepala BNNP Aceh sekaligus Kabid Pemberantasan, Amanto, Jumat (31/1/2020) kemarin.

Menurutnya, jika ganja dilegalkan untuk diekspor, dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh masyarakat. Apalagi, masyarakat Aceh sendiri kini banyak yang mulai sadar sehingga tak lagi menanam ganja.

"Kalau pun ganja akan dilegalkan untuk diekspor, harus memiliki regulasi yang jelas. Pengawasannya bagaimana, soal lokasi tempat tertentu serta dalam pengawasan siapa yang berwenang," katanya mencontohkan.

Masih di hari yang sama kemarin, sebuah komunitas atau forum diskusi bernama Kamp Biawak juga menggelar diskusi publik terkait hal ini. Mereka menghadirkan sejumlah narasumber seperti ahli kimia, pemerhati ganja serta lembaga.

Mereka berdiskusi banyak hal tentang ganja mulai pemanfaatan bagi dunia medis dan industri lainnya hingga sebagai alat peretas kemiskinan di Aceh.

Seorang Ahli Kimia, Profesor Musri mengatakan, dari penelitian yang dilakukan, ganja Aceh tergolong dalam ganja jenis Cannabis Reduralis yang ditanam dan tumbuh secara alami. Dalam kadar tertentu, ini menjadi tumbuhan terlarang yang penyalahgunaannya mengundang risiko kesehatan tertentu seperti kanker.

Beberapa tahun lalu, ia mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan penelitian terhadap hal itu lebih lanjut.

Dari hasil riset yang dilakukan bersama Yayasan Sativa Nusantara, ada ratusan senyawa dalam tanaman ganja, dimana puluhan senyawa yang diperoleh dalam ekstraknya mampu menangani puluhan kasus kesehatan.

"Ini yang kita bicarakan, manfaat positif dari ekstrak ganja. Di beberapa negara membudidayakan ganja untuk medis, kebutuhan sandang dan lainnya. Apalagi, kandungan CBD pada ganja Aceh tak ditemukan di wilayah mana pun, ini potensi sangat besar jika dimanfaatkan dengan regulasi memadai," jelas Musri.

Sementara itu, Pemerhati Ganja, Tgk Jamaika mengatakan, wacana dilegalkannya ganja telah muncul sejak beberapa tahun lalu. Namun, wacana ini mendapat respon negatif karena minimnya pengetahuan masyarakat, terutama karena ganja hanya dilihat dari penyalahgunaannya saja.

"Tanaman ganja dapat dijadikan bahan baku medis, bahkan di beberapa negara batang ganja digunakan sebagai bahan untuk membuat bodi mobil, pakaian dan lain sebagainya," kata Tgk Jamaika.

Ketua Lingkar Ganja Nusantara (LGN), Dhira Narayana mengatakan, pihaknya menyampaikan dukungan tersebut dengan melakukan upaya advokasi ke Mahkamah Konstitusi terkait larangan ganja di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mereview ulang salah satu poin pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penggunaan ganja juga dilarang untuk pelayanan kesehatan.

Beberapa pertimbangan yang disampaikan LGN dalam Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi adalah seperti hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan serta kearifan lokal.

Dhira pun menceritakan bahwa ada sejumlah orang, termasuk beberapa temannya sendiri yang menderita suatu penyakit yang hanya dapat disembuhkan dengan ekstrak dari tanaman ganja.

"Seperti bumbu masakan di Aceh, ini juga masuk ke dalam unsur budaya," kata Dhira menjelaskan tentang tanaman ganja, dimana sejak dulu, diketahui Aceh kerap menggunakan biji ganja sebagai bahan masakan untuk melunakkan daging di jenis masakan Kuah Beulangong dan lainnya.

Namun, lanjut Dhira, sebelum melangkah jauh soal usulan pelegalan ganja, hendaknya masyarakat perlu memperbanyak pengetahuan tentang tanaman ganja ini sendiri.

Dari sejumlah pernyataan di atas, mungkin dilegalkannya ganja Aceh sah-sah saja dilakukan. Namun, apa yang menjamin bahwa ganja di Aceh tidak akan disalahgunakan dan tetap melaju pada tujuan utama yakni ekspor ganja keluar negeri untuk manfaat lainnya seperti medis?

Karena, kita ketahui bersama bahwa ganja yang awalnya sejak dulu digunakan untuk bumbu makanan, kini telah disalahgunakan menjadi salah satu narkoba yang dilarang. Apalagi, penyalahgunaan ganja masih banyak terjadi di Aceh. ()

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...