KIA Beri Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik

Ist

Banda Aceh, Acehportal.com- Komisi Informasi Aceh (KIA) memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik. Pemberian anugerah keterbukaan informasi ini dilaksanakan Selasa (3/12/2019) di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, Mt, Kepala Badan Publik seperti Kepala SKPA, Bupati dan Wali kota, Kepala Instansi Vertikal di Aceh, Pimpinan BUMN di Aceh, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pimpinan Partai politik di Aceh, serta pimpinan organisasi Non Pemerintah (LSM).

Dalam laporannya, Drs. Yusran M.Si, Ketua KIA menyampaikan, mengetahui komitmen dan kepatuhan dari Badan Publik Pemerintah seperti Pemerintah Aceh melalui SKPA, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Perguruan tinggi Negeri, BUMN, Partai Politik, Organisasi Non Pemerintah di Aceh menyediakan informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi yang disediakan secara serta merta.

"Evaluasi badan publik ini juga untuk melihat upaya yang dilakukan oleh badan public dalam menyedian informasi public sesuai dengan standar layanan informasi publik," ujarnya.

Komisi Informasi Aceh, tambahnya, melakukan pemeringkatan terhadap badan public dalam menjalankan amanah UU keterbukaan informasi publik. Yusran juga menyampaikan, tahapan penilaian badan publik ini telah dilaksanakan sejak Agustus hingga November 2019 yang melibatkan 159 Badan publik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

"Dalam penilaian itu, sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Pusat nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan teknik Evaluasi keterbukaan Informasi Publik, telah ditentukan 5 kualifikasi yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, kurang Informatif dan Tidak Informatif," jelasnya.

Dalam sambutannya, Plt.Gubernur Aceh Ir.H.Nova Iriansyah, MT mengucapkan selamat kepada badan Publik baik dari SKPA, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN, Perguruan Tinggi dan Organisasi Non Pemerintah yang telah mendapat anugrah keterbukaan informasi publik.

Meskipun, tambahnya, masih sedikit SKPA yang mengembalikan formulir penilaian. "Ini tamparan bagi kami karena masih sedikit SKPA yang mengembalikan formulir. Jangan kan kualitas, kuantitas saja masih menjadi tantangan bagi kita,” ungkap plt. Gubernur.

Dia mengingatkan, seluruh kepala SKPA agar ke depan keterbukaan informasi publik hendaknya menjadi perhatian. Nova juga menyampaikan, pemerintah Aceh tidak alergi dengan kritik. Tentunya, tambah dia, kritik yang konstruktif.

Berikut Katagori Badan Publik Penerima Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 Katagori SKPA:

*SKPA
1. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh Peringkat I (Menuju Informatif)
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Peringkat II (Menuju Informatif)
3. Badan Penanggulangan Bencana Aceh Peringkat III (Menuju Informatif)
4. Dinas Kesehatan Aceh Peringkat IV (Menuju Informatif)
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Peringkat V (Menuju Informatif)
6. Rumah Sakit Jiwa Aceh Peringkat VI (Menuju Informatif)
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peringkat VII (Menuju Informatif)
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan Peringkat VII (Menuju Informatif)
9. Dinas Perhubungan Aceh Peringkat I (Cukup Informatif)
10. Dinas Syariat Islam Aceh Peringkat II (Cukup Informatif)

*Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Banda Aceh Peringkat I (Informatif)
2. Bireuen Peringkat I (Menuju Informatif)
3. Aceh Tamiang Peringkat I (Cukup Informatif)
4. Langsa Peringkat II (Cukup Informatif)
5. Aceh Tengah Peringkat III (Cukup Informatif)
6. Lhokseumawe Peringkat IV (Cukup Informatif)
7. SubulussalamPeringkat V (Cukup Informatif)

*Perguruan Tinggi Negeri
1. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Peringkat I (Menuju Informatif)
2. Universitas Syiah Kuala Peringkat I (Cukup Informatif)

*Organisasi Non Pemerintahan
1. MaTA Peringkat I (Menuju Informatif)
2. GeRAK
3. Katahati Institute
4. Flower Aceh

*Instansi Vertikal
1. Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Peringkat I (Menuju Informatif)
2. Badan Pemeriksaan Keuangan Peringkat I (Cukup Informatif)
3. BPKS
4. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)
5. Kanwil Kementerian Agama
6. Badan Kepegawaian Negara

Komentar

Loading...