Anggota DPRA Surati Plt Gubernur Terkait Pembatalan Pembangunan Rumah Bantuan Baitul Mal Aceh

Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pada hari Jum'at (22/11/2019), Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky menyurati secara resmi Plt. Gubernur Aceh tentang perihal permohonan dilanjutkan pembangunan rumah bantuan Baitul Mal Aceh.

Dalam surat yang dikirim ke Plt Gubernur Aceh tersebut sehubungan dengan pembatalan pembangunan sebanyak 1.100 unit rumah bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2019 yang diperuntukkan untuk penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota se-Aceh.

“sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa sudah diverifikasi tahun 2018 sebanyak 1.000 unit dan tahun 2019 sebanyak 100 unit. Alokasi rumah pada Baitul Mal Aceh sudah melalui seluruh tahapan evaluasi, verifikasi, dan rapat kordinasi termasuk dengan asosiasi konstruksi, asosiasi konsultan dan LPJK, serta Dewan Syari’ah Baitul Mal juga sudah setuju dibangun pada tahun 2019 ini.” Ujar Iskandar dalam surat itu.

Lebih lanjut dalam surat tersebut, Iskandar menyebutkan Bahwa Prosedur tata cara pengadaan sudah tuntas dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal dengan mengambil langkah-langkah pekerjaan, seperti validasi ulang ke 23 kabupaten/kota se-Aceh, menetapkan tim pengelola, berkonsultasi dengan ULP dan sudah menyerahkan daftar perusahaan, selanjutnya pokja untuk pembangunan rumah sudah ada yang ditetapkan berdasarkan wilayah-wilayah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mengharapkan agar Plt. Gubernur Aceh mengambil kebijakan lebih lanjut terkait keberlanjutan pembangunan rumah bantuan dimaksud karena rumah bantuan Baitul Mal Aceh per-unitnya senilai Rp. 80 juta dengan total pagu anggaran mencapai Rp. 88 Miliar, sudah tentu masyarakat sangat berharap rumahnya bisa segera dibangun oleh pihak Baitul Mal pada tahun 2019 ini.

“Kemudian kami berharap apabila tetap dibatalkan ada penjelasan yang objektif terhadap alasan pembatalan agar kepentingan masyarakat banyak tidak dirugikan.”Sebutnya lagi.

Surat tersebut telah dikirimkan ke Plt. Gubernur Aceh dan diterima oleh TU Gubernur pada hari yang sama tgl 22 Novemver 2019. Selain itu turut ditembuskan ke Bappeda Aceh, BPKA, Biro PBJ Setda. Aceh, Baitul Mal Aceh dan Bupati/Walikota dan Baitul Mal Kab/Kota se- Aceh.

Penulis:Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...