Rp 8.5 Miliar Anggaran Negara Perlu Kejelasan Hukum

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra

Meulaboh, Acehportal.com- Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melalui Koordinatornya, Edy Syahputra menyebutkan bahwa proses penegakan hukum perlu kejelasan dan tindak lanjut terkait laporan masyarakat perihal pengadaan bibit pinang tahun 2018, yang sumber dananya menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Dari data lelang diketahui bahwa Nilai Pagu Paket mencapai Rp 2.869.880.000,00. dan berada di bawah Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh barat. Dan diketahui bahwa sebagaimana diberitakan oleh media pada Oktober 2019 lalu.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat telah mengambil alih penyelidikan pengadaan bibit pinang betara tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar yang sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat. Dalam penyelidikan kasus tersebut, hingga saat ini Seksi Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa belasan saksi.

Selain itu, pernyataan yang disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum, Kejari Aceh Barat, Fakhrulrazi, bahwa penyelidikan lanjutan dilakukan Kejari setempat setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Polres setempat.
Begitu juga dengan laporan masyarakat terkait dengan Proyek pengerjaan perawatan jalan Meulaboh-Tutut mulai dari Desa Beureugang, Putim, Alue On dan Meunasah rambut, Kecamatan Kaway XVI yang dilaksanakan oleh PT. Citra Karsa hingga kini tak ada tanda titik kejelasan proses penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa pengusutan proyek itu saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat setelah berkoordinasi dengan Polres Aceh Barat.

Situasi terakhir, lanjut Edi, terkait jalan tersebut. masyarakat yang berada dalam lintasan area jalan tersebut kembali memprotes terkait perbaikan jalan yang kemudian diduga dibangun asal jadi, sebab jalan yang sudah dibangun dan direhab tersebut kembali mengalami kerusakan dibeberapa titik dan berlubang.

Sebagaimana diberitakan oleh media massa. Sambungnya, Kerusakan itu terjadi di beberapa titik. Lubang-lubang di sebagian titik di antaranya, Desa Alue On, Meunasah Rambot, Putim, dan Tanjong Bungong lintas Meulaboh dan Tutut Kecamatan Kaway XVI.

Parahnya, akibat lubang tersebut kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dan laka tunggal yang sangat berbahaya terhadap pengguna jalan,” ungkap warga Kaway XVI kepada awak media dan juga tinjauan lapangan.

Diketahui bahwa proyek pekerjaan jalan tersebut menggunakan dana Otonomi Khusus Aceh (Otsus) tahun 2017 dengan pagu anggaran 5.7 Miliar,"ujar Edi

Atas hal tersebut. Kita kembali mendesak aparat penegak hukum, khususnya jaksa untuk menjelaskan ke publik sampai sejauh mana sudah proses penanganan perkara yang sudah mereka tangani. Ini penting," agar publik tahu apakah benar ada kerugian terhadap dana yang sumber anggarannya menggunakan uang negara,"jelas Edi.

Hal penting lainnya, juga menyangkut dengan kejelasan pihak yang mengerjakan proyek tersebut. Kita tidak ingin kemudian ada vonis diluar dari ketentuan hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan,"Jadi ada titik kejelasan, apakah mereka (pihak rekanan) benar-benar telah menyebabkan kerugian negara terhadap proyek yang mereka bangun atau kerjakan,"khawatirnya.

Faktor lainnya yang perlu didorong saya pikir untuk menjelaskan titik terang tersebut adalah dengan melakukan audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan setelahnya perlu dibuka kepublik atas hal tersebut.

"Jangan sampai kemudian terkesan menjadi ter ‘peti es-kan’, dan kami duga hingga kini dua kasus tersebut belum ada titik kejelasan dan justru kemudian menimbulkan berbagai spekulasi atas proses penegakan hukum yang saat ini telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat,"ungkapnya. ()

Penulis:Dani/As
Rubrik:DaerahHukum

Komentar

Loading...