Dinilai Tak Serius, Satu Anggota Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM Mengundurkan Diri 

IMG-20191116-WA0051

Banda Aceh - Salah satu anggota Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM bernama M Reza Maulana mengundurkan diri. Hal ini diketahui melalui surat pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM yakni M Jafar pada 14 November 2019 kemarin.

Dalam surat yang juga ditembuskan ke Plt Gubernur Aceh serta Ketua DPRA itu disebutkan, salah satu alasan yang membuat dirinya mengundurkan diri adalah karena tim yang dibentuk dinilai tidak benar-benar melaksanakan upaya hukum efektif dalam menindaklanjuti petisi yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh saat aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

M Reza Maulana yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (16/11/2019) sore juga membenarkan perihal tersebut. "Iya benar," ujarnya secara singkat.

Selain itu, alasan lainnya adalah dalam hal mengambil tindakan-tindakan strategis terkait penyelesaian permasalahan PT EMM, Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM dinilai tidak benar-benar serius mengupayakan pemenuhan petisi yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh tersebut dan tidak berupaya sungguh-sungguh kewenangan Aceh yang tertuang di dalam UUPA dan PP Nomor 3 Tahun 2015 agar kewenangan Aceh berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah dicapai dan diperoleh setelah konflik di Aceh berakhir tetap menjadi salah satu kekhususan di Aceh.

"Sehingga terkesan formalitas semata seakan-akan judicial review tersebut merupakan pemenuhan Petisi yang telah ditandatanganinya dan menjauhkan Plt Gubernur Aceh dari kewajiban hukum sebagaimana telah dinyatakan di dalam Petisi tersebut," jelasnya.

Berikut isi surat pengunduran diri yang dibuat oleh M Reza Maulana:

Nomor            : 25.b/MRM/2019

Lampiran       : -

Perihal           : Surat Pemberitahuan dan Pernyataan

Kepada Yth.

Bapak Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. Emas Mineral Murni

di –
Banda Aceh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 180/821/2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM, saya MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H., (ANGGOTA TIM/PRAKTISI) dengan ini memberitahukan dan menyatakan mengundurkan diri dari Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM yang dibentuk oleh Plt. Gubernur Aceh berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Aceh tersebut di atas.

Bahwa pernyataan pengunduran diri ini telah pernah disampaikan langsung dihadapan Ketua Tim Bapak Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Amrizal J. Prang S.H., LL.M. sebagai Sekretaris Tim pada Forum Discussion Group (FGD) yang dilaksanakan WALHI ACEH bertempat di Ring Road Cafe, Batoh, Banda Aceh.

Surat ini merupakan penegasan terhadap status dan keterikatan hukum antara saya dan anggota Tim yang dibentuk Plt. Gubernur Aceh tersebut, yang disertai dengan alasan sebagai berikut :

-       Bahwa menurut hemat saya, Tim yang dibentuk dipandang tidak benar-benar melaksanakan upaya hukum yang efektif dalam hal menindaklanjuti Petisi yang telah ditandatangani Plt. Gubernur Aceh pada saat aksi yang dilakukan oleh ribuan Mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh beberapa waktu yang lalu.

-       Bahwa hasil keputusan Tim yang menyatakan akan melakukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait permohonan pembatalan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordiasi Penanaman Modal, telah pernah saya sampaikan baik pendapat maupun hal-hal yang penting untuk diperhatikan sebelum menempuh upaya hukum tersebut.

-       Berdasarkan analisa yang saya bangun terhadap upaya hukum tersebut merupakan tindakan yang tidak efektif untuk dilakukan mengingat sekalipun dikabulkan tidak juga menyelesaikan permasalahan perizinan PT. EMM yang dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang kewenangan Aceh dan permasalahan lainnya sebagaimana telah saya tuangkan di dalam Gugatan Walhi melawan Kepala BKPM yang saat ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.

-       Bahwa menurut hemat saya, sekalipun dikabulkan upaya hukum tersebut oleh Mahkamah Agung, tidak menegaskan dan memperjelas tentang kewenangan Aceh yang bersifat khusus dan isitimewa yang menjadi harapan masyarakat Aceh dan realisasi nyata butir-butir MoU Helsinki dan UUPA, melainkan hanya membatalkan pendelegasian kewenangan Menteri ESDM kepada Kepala BKPM semata.

-       Bahwa mengupayakan pembatalan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 tidak menegaskan Aceh merupakan ”pemilik” kewenangan tersebut, melainkan dengan batalnya Permen ESDM tersebut, kewenangan Penerbitan IUP Operasi Produksi tetap berada ditangan Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM, sehingga saya yang menyarankan bahwa untuk mempertegas dan memperjelas apa yang telah terkandung di dalam UU Pemerintahan Aceh maupun PP tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, yang perlu di uji adalah tentang kewenangan Lembaga Negara yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), dengan cara menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena dipandang efektif untuk menjawab dan menegaskan sikap Pemerintah Pusat terkait dengan kewenangannya di Provinsi Aceh sebagai Daerah dengan status Otonomi Khusus dan Istimewa.

-       Bahwa menurut hemat saya Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM dalam hal mengambil tindakan-tindakan strategis terkait penyelesaian permasalahan PT. EMM dipandang tidak benar-benar serius mengupayakan pemenuhan Petisi yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Aceh tersebut dan dipandang tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh kewenangan Aceh yang tertuang di dalam UUPA dan PP No. 3 Tahun 2015 agar kewenangan Aceh berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah dicapai dan diperoleh setelah konflik di Aceh berakhir tetap menjadi salah satu kekhususan di Aceh, sehingga terkesan formalitas semata seakan-akan judicial review tersebut merupakan pemenuhan Petisi yang telah ditandatanganinya dan menjauhkan Plt. Gubernur Aceh dari kewajiban hukum sebagaimana telah dinyatakan di dalam Petisi tersebut.

Demikian disampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Plt. Gubernur Aceh kepada saya, hanya karena tidak diikuti sepemahaman yang sama antara saya dan anggota Tim lainnya maka surat ini penting untuk disampaikan, namun upaya-upaya lainnya akan terus saya lakukan demi mempertahankan UUPA sebagai landasan kekhususan Aceh yang penting dan harus terus diperkuat agar tidak hilang dan lenyap dikemudian hari.

Banda Aceh, 14 November 2019

Hormat saya.

MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.

Tembusan:

1.    Plt. Gubernur Aceh di Banda Aceh;

2.    Ketua DPR Aceh di Banda Aceh.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...