GeRAK Minta BPK Usut Ambruknya Jembatan Ulee Rakeet

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra

Meulaboh, Acehportal.com- Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendorong pemerintah daerah untuk segera menangani persoalan jembatan rangka baja Desa Sawang Teube yang merupakan jembatan penghubung antar kecamatan, yaitu Kecamatan Kaway XVI dengan Kecamatan Panteu Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Jembatan rangka baja yang sejak setahun terakhir mengalami kerusakan dan kemiringan akhirnya ambruk akibat beton penahan jembatan ambruk, karena disebutkan ambruk terkikis air atau terkena luapan air sungai yang meluap.

Kordinator Gerak Edi Syahputra kepada Acehportal Rabu (6/11/2019) mengatakan, diketahui, bahwa jembatan yang disebut-sebut ambruk karena hantaman air sungai yang meluap, ambruk total pada tanggal 31/10/2019 lalu.

Padahal jembatan tersebut akan dibangun ulang dengan menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni 2019, dengan biaya sebesar Rp. 18.8 Miliar yang dimana proses tendernya sudah dilakukan.

"Kita mendorong pemerintah daerah untuk melakukan proses penanganan cepat, dimana diketahui bahwa jembatan tersebut menjadi urat nadi dalam segala aktifitas warga. Baik segi perekonomian, pertanian, dan dalam hal aktifitas belajar mengajar sekolah atau pelayanan medis,"sebutnya.

Dikatakannya, audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Proses Penyelidikan Oleh Kepolisian, Gerak Aceh Barat juga mendorong proses audit investigatif oleh pihak BPK agar persoalan ambruk totalnya jembatan penghubung dua kecamatan tersebut diketahui secara jelas.
Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media massa, bahwa ambruknya jembatan tersebut diduga akibat aktifitas galian C yang berada dekat dengan lokasi jembatan,"tambahnya.

Atas hal itu sambungnya, kita mendorong pihak kepolisian untuk mengusut atas ambruknya jembatan tersebut, apakah benar akibat aktifitas galian C atau memang murni karena kondisi bencana alam, yaitu adanya air bah atau sungai yang meluap, sehingga menyebabkan beton penahan jembatan ambruk total.

Adapun proses audit investigatif oleh BPK dan juga proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dalam hal adanya aktifitas galian C di dekat lokasi jembatan Sawang Teube-Ulee Raker tersebut perlu segera dilakukan.
"Pertama kita ingin melihat, apakah ketika proses survey atau tekhnisi yang dulunya dilakukan untuk melihat kelanjutan pembangunan itu layak atau tidak kelanjutan pembangunannya,"ujar Edy.

Persoalan lain, adalah menyangkut dengan adanya dugaan aktifitas Galian C yang tidak jauh dari lokasi jembatan. Hal ini perlu segera ditangani oleh pihak kepolisian, agar persoalan ini terang benderang, dan kalau pun kemudian ditemukan adanya unsur Galian C, maka harus dipastikan kembali, apakah aktifitas Galian C tersebut berizin atau tidak, dan kalau pun adanya izin, maka patut dipertanyakan kenapa begitu dekat dengan jembatan,"tegasnya.

"Padahal itu jelas menyalahi aturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Minerba-Pabum) menegaskan, jarak minimal kegiatan penambangan pasir minimal 500 meter dari tiang jembatan. Bagaimanapun, aktifitas Galian C yang tidak terkontrol apalagi tidak memiliki izin jelas akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga memicu terjadinya bencana alam,"tambahnya.

"Pihak kepolisian segera melakukan proses pengusutan terhadap dugaan aktifitas tambang Galian C yang disebut-sebut berada dekat area jembatan,"harapnya.

GeRAK Aceh Barat kembali menegaskan, bahwa dengan segera dilakukan audit investigatif oleh BPK dan juga proses penyelidikan terhadap aparat kepolisian terhadap adanya aktifitas Galian C, maka ini untuk memastikan secara jelas dan benar terhadap faktor utama penyebab ambruknya secara total jembatan rangka baja yang mengubungkan dua kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tersebut, tentu saja ketika proses selesai dilakukan, maka hal ini harus diumumkan kepada publik secara terbuka,"tegasnya.

Selain itu, GeRAK Aceh Barat juga mendorong tim tekhnisi terkait yang membidani persoalan jembatan atau jalan untuk melihat kelayakan kembali pembangunan jembatan tersebut dilokasi semula.

Tim teknisi ini harus benar-benar melakukan proses survey yang mendetail menyangkut dengan kelanjutan pembangunan jembatan penghubung dua kecamatan tersebut. Apakah dilanjutkan untuk dibangun kembali atau tidak dilokasi semula.

"Kalau pun tidak, maka harus dipertimbangkan secara matang dan benar-benar akurat, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, dan itu berdasarkan hasil kajian dilapangan,"ungkapnya.

Dikatakannya, yang harus dipikirkan sekarang adalah, di Aceh Barat, terutama daerah pelosok, diperlukan beberapa jembatan yang merupakan penghubung dalam segala aktifitas, terutama menyangkut dengan akses pelayanan publik, yaitu kesehatan dan pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Pemerintah daerah harus melihat secara jeli persoalan ini. "Dan saya pikir, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang adalah menggelontorkan anggaran Otonomi Khusus agar masyarakat terbebas dari isolisir yang seperti tak berkesudahan, dan bila diperlukan adalah melobi pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran APBN,"pungkasnya.

Penulis:Dan
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...