Optimalkan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Banda Aceh

Foto: Istimewa

Banda Aceh - BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh mengelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan pada Selasa (22/10) di Banda Aceh.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh.

“Kewajiban badan usaha untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS merupakan perintah undang-undang, namun masih ada yang belum melaksanakan kewajiban tersebut,”kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh dr. Neni Fajar.

Meskipun di Aceh telah ada Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Ia berharap supaya badan usaha mendaftar melalui segmen Pekerja Penerima Upah ( PPU) agar program JKA lebih tepat sasaran.

Dikatakannya, SKK diberikan untuk menindaklanjuti beberapa badan usaha baik badan usaha yang tidak patuh dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, tidak patuh dalam membayar iuran serta badan usaha yang telah mendaftar, namun tidak melaporkan jumlah pekerjanya secara benar, sebelum SKK tersebut BPJS Kesehatan juga telah melakukan sosialisasi terpadu dan pemeriksaan bersama dengan pihak terkait.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Erwin Desman,SH, MH mengatakan siap mendukung kelancaran dan suksesnya program JKN-KIS dengan bersinerginya dan keaktifan dari berbagai stakeholder seperti Dinas Tenaga Kerja, Perizinan dan Kejari.

“Kejari siap untuk mendukung lancarnya dan suksesnya program JKN-KIS karena program ini merupakan program pemerintah dengan tujuan tak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, jika nantinya Mal Pelayanan Publik ( MPP) telah diresmikan yang baru-baru ini telah dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Walikota Banda Aceh dengan berbagai penyelenggara pelayanan publik termasuk Kejari, BPJS Kesehatan dan DPM-PTSP diharapkan akan lebih memudahkan sinerginya antar lembaga karena berada dalam satu atap pelayanan untuk mengoptimalkan program JKN-KIS.()

Rubrik:Umum

Komentar

Loading...