Bardan Sahidi: Gaji Kepala Desa Bupati/Walikota Harus Keluarkan PERBUB dan PERWAL

Anggota DPR Aceh dari Fraksi PKS Bardan Sahidi

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Gaji atau sebutan lain, (Siltap) penghasilan tetap atau (Tulah) tunjangan lelalah aparatur Desa/Gampong/Kampung lebih lanjut  diatur dalam Perbub dan Perwal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Analisa anggota DPRA Bardan Sahidi terhadap data dan aspek legal tentang gaji kepala desa, pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA di Provinsi Aceh  belum terwujud.

Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.

Waktu itu, Bardan menjelaskan Bambang pernah menyatakan penyetaraan gaji terdiri dari seorang kepala desa, seorang sekretaris daerah, dan 10 orang perangkat pelaksana secara bertingkat. Kepala desa akan mendapat 100 persen gaji setara gaji pokok PNS golongan IIA, sedangkan sekretaris desa sebesar 90 persen dan perangkat pelaksana sebesar 80 persen dari gaji pokok tersebut.

Kemudian lanjut Bardan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji PNS golongan II A saat ini ditetapkan sebesar Rp1,92 juta hingga Rp3,21 juta. Ini belum termasuk kenaikan gaji PNS yang dijanjikan Jokowi tahun ini sebesar 5 persen.

Dengan memperhitungkan penyesuaian gaji PNS sebesar 5 persen, kepala desa dapat mengantongi Rp2,02 juta hingga Rp3,82 juta.

Sumber gaji perangkat desa yang mendapat gaji di atas PNS golongan IIA. Alokasi kenaikan gaji perangkat desa ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahun.

Bersamaan dengan rencana ini, pemerintah perlu merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Di sisi lain, meski alokasi gaji perangkat desa meningkat, pemerintah meyakini penggunaan dan pengelolaan APBDes tetap baik dan tidak mengganggu pembangunan desa. Namun memang, keberlangsungan pemerintahan desa merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Dengan begitu, pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi. "Tapi penyetaraan ini tidak akan mengganggu alokasi pembangunan di APBDes. Aspek pembangunan di APBDes tidak akan dikorbankan sesuai dengan SKB 4 Menteri," ungkap Bardan Sahidi anggota DPRA Fraksi PKS.

Penulis:Rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...