Aliansi Buruh Aceh Audiensi dengan BPJS Kesehatan Terkait  Penyesuaian Iuran

Foto: Istimewa

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Banyaknya pemberitaan mengenai penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang beredar di masyarakat, membuat berbagai macam reaksi ditengah-tengah masyarakat tak terkecuali bagi para pakerja/buruh yang tergabung didalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) yang mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh pada Rabu siang (2/10) untuk melakukan audiensi terkait wacana penyesuaian iuran program JKN-KIS.

“Hari ini kami hadir ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh intinya untuk dapat bersilaturahmi, beraudiensi dan mendapatkan jawaban tentang wacana kenaikan iuran, karena sehat itu adalah setiap warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kesehatan, jadi pada kesempatan ini selain mewakili buruh untuk beraudiensi tetapi juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ketua Serikat Buruh Aceh, Habibi Inseun.

Dari sisi kepatuhan badan usaha, ia menghimbau kepada badan usaha di Aceh untuk melaporkan upah pekerjanya ke BPJS Kesehatan secara benar karena masih banyak badan usaha yang melaporkan upah pekerjanya lebih rendah dari gaji sebenarnya yang diterima. Masih menurutnya, jika para pemberi kerja melaporkan upah secara benar, maka dapat mengatasi defisit yang terjadi dalam program JKN-KIS.

“Terakhir kami menyampaikan, bahwa kami siap menyukseskan program JKN-KIS di Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa tercover jaminan kesehatannya melalui  Universal Health Coverage,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar mengapresiasi kedatangan para perwakilan buruh di Aceh untuk melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan.

“Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu untuk melakukan audiensi pada siang hari ini, dan kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang tidak hanya untuk mewakili buruh tapi juga mewakili masyarakat Indonesia dan memang sudah kewajiban kami selaku lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini penyesuaian iuran tersebut masih berupa wacana pemerintah dan belum ada regulasi yang diterbitkan terkait penyesuaian iuran tersebut. Ia mengatakan, karena berdasarkan perhitungan aktuaria bahwa iuran yang berlaku saat ini belum sesuai dan berdasarkan regulasi besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

“Semua pihak termasuk buruh berkewajiban menjaga keberlangsungan program JKN-KIS ini jadi kami harapkan, khususnya kepada para buruh agar kita terus dapat membina hubungan dan komunikasi yang baik,” harapnya. (ril)

Komentar

Loading...