Fraksi Partai Aceh Tekankan 6 Perioritas Pembangunan Aceh

Ketua Fraksi Iskandar Usman Al - Farlaky, SHi

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Percepataan pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2020 merupakan sebuah langkah strategis dan gebrakan baru untuk percepatan pembangunan Aceh dimasa yang akan datang. Dengan

Demikian kami yakini di tahun 2020 tidak ada lagi alasan untuk tidak mempercepat realisasi semua program-program pembangunan Aceh apalagi alasan berbenturan dengan persoalan hukum.

“Karena itu Fraksi kami, Fraksi Partai Aceh akan terus mengawal, mengkritisi dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh agar semua tuntutan kebutuhan pembangunan Aceh dapat terealisasi dengan baik.” Kata Ketua Fraksi Iskandar Usman Al - Farlaky, SH.I dalam paripurna Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

Fraksi kami, Fraksi Partai Aceh menyambut positif langkah dan arah pembangunan Aceh yang tercermin dalam enam prioritas RKPA Tahun 2020 yaitu :

  1. Hilirasi komoditas dan peningkatan daya saling produk/jasa unggulan;
  2. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi;
  3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penurunan Resiko Bencana;
  4. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
  5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Perdamaian serta
  6. Penguatan Penertapan Dinul Islam dan Budaya;

Namun disisi lain Fraksi partai Aceh juga menekankan bahwa ke-enam perioritas pembangunan tersebut jangan hanya sebatas tulisan di atas lembaran kertas semata. Akan tetapi betul-betul terimplementasi secara terstruktur dan terarah.

“Sehingga kita tidak lagi mendengar dan membaca di media massa bahwa Aceh adalah daerah termiskin pertama di Sumetara, Rakyat Aceh ingin hidup makmur, sejahtera, damai dan berbudaya serta berazaskan nilai-nilai Islam yang tinggi.” .” Ujar Iskandar Usman Alfarlaky.

Karena itu tugas DPRA adalah memberikan solusi terbaik bagi mereka yaitu : Peningkatan taraf pendidikan; Peningkatan taraf perekonomian; Peningkatan Pelayanan Kesehatan;  Perluasan Lapangan Pekerjaan; Birokrasi yang mudah; Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata; serta penerapan hukum yang berkeadilan.

Penulis:Rol/Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...