Fraksi Partai Aceh Tidak Setujui Kenaikan TPK Pegawai Pemerintah Aceh

Iskandar Usman Al - Farlaky, SH.I.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Terhadap Rencana kenaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi aparatur pemerintah Aceh sebagaimana di usulkan dalam R-APBA tahun anggaran 2020, Fraksi Partai Aceh sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh untuk menolak / tidak menyetujui rencana penambahan TPK tersebut.

Hal ini dianggap sebagai pemborosan anggaran dan juga tidak sepatutnya dilakukan untuk saat ini. Mengingat masih banyak program-progam perioritas pembangunan Aceh yang harus diutamakan.

“Kenaikan TPK juga tidak menjamin pelayanan publik akan lebih baik, akan tetapi mentalitas, disiplin, tanggungjawab dan jiwa ikhlas pelayanan aparatur pemerintah yang harus dikedepankan.”tegas Ketua Fraksi Iskandar Usman Al - Farlaky, SH.I.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, langkah penambahan tunjangan prestasi kerja atau TPK bagi pejabat Pemerintah Aceh, serta ASN di lingkup pegawai daerah di provinsi ini, merupakan langkah dan upaya tingkatkan kinerja.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/9/2019), Wanto sapaan karib Karo Humas dan Protokol, menegaskan bahwa proses kajian telah dilakukan terlebih dahulu, sebelum usulan penambahan TPK tersebut dilakukan.

Dijelaskannya, melalui kajian standar biaya umum atau SBU, adalah dasar dari Pemerintah Aceh, kemudian mengusulkan besaran kenaikan TPK. Baik untuk pejabat eselon Ib, setingkat Sekda, hingga pejabat struktural terkecil, yakni kepala seksi, dan untuk pangkat dan golongan ASN di lingkup Setda Aceh.

Menurut Wanto, sudah lebih dari 10 tahun, belum pernah dilakukan usulan penambahan kenaikan TPK bagi pejabat struktural, dan juga ASN. Tentu saja, dalam kurun waktu satu dekade tersebut, banyak sekali terjadi perubahan harga, dan juga faktor lainnya, sesuai dengan standar hidup.

Data terakhir bahwa tunjangan bagi pegawai negeri di Aceh dilakukan pada tahun 2008, atas dasar Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 840/269 tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Struktural/Non-Struktural serta Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Aceh.

Penulis:Rol/Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...