Pandangan dan Catatan Fraksi Gerindra-PKS Terhadap RAPBA 2020

Ketua Fraksi Gerindra-PKS Drs. H. Abdurrahman Ahmad.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pendapat Akhir Fraksi Gerindra-PKS Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (Apba) Tahun Anggaran 2020 Dalam Rapat Paripurna DPR Aceh.

Menanggapi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2020, Fraksi Gerindra-PKS menyampaikan pendapat, pandangan dan tanggapan serta beberapa catatan.

Fraksi Gerindra-PKS berpendapat bahwa penyusunan R-APBA Tahun Anggaran 2020 haruslah sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas. Sehingga segala perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi APBA oleh Pemerintah Aceh sudah seharusnya mengacu pada tujuan atau visi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Kami memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh adalah orentasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga setiap pundi rupiah yang dianggarkan dalam APBA oleh Pemerintah Aceh seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.” ujar Ketua Fraksi Gerindra-PKS Drs. H. Abdurrahman Ahmad.

Fraksi Gerindra-PKS meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah Aceh hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Termasuk dalam merespon dinamika kondisi ekonomi, investasi, dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan angka pengangguran.

Berkenaan dengan belanja Aceh, kami ingatkan agar Pemerintah Aceh konsisten mengacu pada RPJMA dengan memprioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

Kedua, Mengingatkan kembali agar urusan mandatory yang telah diatur sebelumnya yakni Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan porsi tersebut untuk tetap terpenuhi. Hingga saat ini, berbagai tantangan masih saja kita hadapi, seperti angka kematian bayi dan kasus stunting yang cukup tinggi. Begitu juga pengendalian beberapa penyakit menular yang trend kasusnya meningkat di Aceh, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Fraksi Gerindra-PKS senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Aceh untuk sungguh-sungguh dalam melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Aceh, baik dengan membangun aplikasi secara elektronik, melakukan pemutakhiran data objek pajak maupun objek retribusi. Begitu juga dengan upaya peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, maka diperlukan upaya kampanye penyadaran masyarakat membayar pajak. Upaya pemberian insentif pajak juga patut dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu dan terukur, antara lain melalui pemutihan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan upaya mendekatkan pelayanan pajak ke masyarakat melalui layanan keliling.

Di bidang infrastruktur, hendaknya Pemerintah Aceh terus memonitor progress penganggaran dari pemerintah pusat untuk penyelesaian kewajiban pembayaran DAK Tahun 2016 tersebut kepada rekanan. Ke-Lima, Meminta Saudara Plt Gubernur Aceh agar lebih mengevaluasi kinerja SKPA yang selama ini, Kita melihat, tidaklah lebih baik dari kinerja sebelumnya.

Termasuk dalam konteks peningkatan serapan anggaran. Kita semua berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBA Tahun 2020 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi masih akan dinamis. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi dalam pencapaiannya, Pemerintah Aceh dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan.

Sementara terhadap penambahan rencana kenaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi aparatur pemerintah Aceh sebagaimana diusulkan dalam dokumen R-APBA Tahun Anggaran 2020 Fraksi Gerindra – PKS Sependapat dengan Badan Anggaran dan Anggaran yang dialokasikan untuk Penambahan TPK tersebut dialihkan untuk program/kegiatan pro Rakyat dalam rangka meningkat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis:Rol/Redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...