Mahalnya Harga Sebuah Paspor

Legislator DPRA: Mendesak Kemenkumham Menghadirkan Unit Kerja Kantor Imigrasi di Aceh Selatan

Anggota DPRA Hendri Yono saat bertemu Presiden RI Joko Widodo di istana negara.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM -  Masyarakat dari lima kabupaten wilayah Barat Selatan Aceh mengeluhkan mahalnya biaya mengurus pembuatan paspor.

Salah seorang warga Aceh Selatan menceritakan keluh kesahnya ketika hendak mengurus sebuah paspor.

“Ini adalah kali kedua dalam minggu ini saya datang ke Kantor Imigrasi Kelas II di Jln Tgk Chik Ditiro, Meulaboh. Lumayan jauh, melewati dua kabupaten, Abdya dan Nagan Raya, dengan jarak tempuh 3 jam lebih dengan mobil dari Tapak Tuan.  Bisa dibayangkan, betapa jauhnya lagi bagi penduduk di Singkil.

Dalam hati saya merungut, seraya bertanya, mengapa tidak ada pelayanan keimigrasian di pesisir selatan, padahal jumlah penduduk Aceh Selatan jauh lebih banyak dari Aceh Barat, belum lagi digabung dengan jumlah penduduk Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Aceh Barat Daya, dan Simeulu.”keluhnya.

Dia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak bisa menghadirkan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi untuk beberapa kabupaten ini, kenapa harus memaksa mereka menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengurus paspor sampai ke Meulaboh, kasihan para calon jamaah haji atau umrah yang ingin mengurus paspor, apalagi rata-rata mereka adalah lansia.

Menurutnya, kondisi ini sudah berlaku dalam kurun waktu yang sangat lama, berganti bupati dan legislatif bahkan sudah beberapa kali terjadi pemekaran kabupaten, namun masyarakat di pesisir selatan ini tetap harus berjuang untuk mendapatkan identitas sebagai warganegara ketika berniat hendak ke luar negeri. Sangat ironis.

“Apakah para pejabat dan wakil rakyat disini tidak pernah ke luar negeri? Lalu kalau pernah, apakah mereka tidak merasakan betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh rakyat untuk mendapatkan sebuah paspor? atau mungkin karena mereka punya mobil mewah dan supir peribadi sehingga tidak perlu mengusahakan UKK Imigrasi untuk masyarakat pesisir selatan Aceh ini?”serapahnya lagi.

Sementara itu, anggota DPRA Hendri Yono, putra Aceh Selatan ini mendesak Kakanwil Kemenkumham Aceh untuk segera menghadirkan Unit Kerja Kantor (UKK) imigrasi di wilayah Aceh Selatan.

Mengingat kebutuhan masyarakat Barat - Selatan Aceh akan paspor cukup tinggi, sehingga patut dipertimbangkan oleh Kakanwil kemenkum Ham Aceh untuk menghadirkan UKK di Aceh Selatan yang merupakan wilayah yang posisinya mudah dijangkau oleh empat kabupaten/kota tetangga.

Menurut Ketua PKPI Aceh ini, pembentukan UKK imigrasi untuk daerah Aceh Selatan nantinya akan melayani masyarakat dari 5 kabupaten/kota yakni Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya dan Simeulue.

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan banyak uang dan watu lagi untuk biaya transport mengurus paspor karena sudah dekat, selama ini masyarakat Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Simeulu dan Aceh Barat Daya harus ke Aceh Barat Meulaboh untuk mengurus paspor bayangkan berapa habis biaya perjalanan mereka,”sebut Hendri Yono.

Menurutnya, sekarang sudah saatnya Kemenkum Ham menghadirkan UKK di Aceh Selatan demi memenuhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Penulis:rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...