Banding Ditolak, WALHI Aceh Siapkan Kasasi Tolak Tambang PT EMM

Walhi mengajukan 7 bukti tambahan atas gugatan izin PT EMM

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM  - Upaya hukum banding yang diajukan WALHI Aceh bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang untuk membatalkan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT EMM ditolak majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, meski masyarakat dan segenap elemen yang ada di Aceh menolak izin PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya dan Aceh Tengah yang diterbitkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada 19 desember 2017.

Sama halnya hakim di Pengadilan TUN Jakarta, Majelis hakim pengadilan banding juga tidak berani memeriksa kasus izin PT EMM secara substansi. Dimana, di dalamnya terdapat banyak masalah, baik secara proses perizinan, melangkahi kewenangan Aceh, serta dampak negatif terhadap ekologi, HAM, dan sosial budaya.

"Petisi masyarakat, surat dukungan tolak tambang, hasil paripurna DPR Aceh dan aksi massa di berbagai daerah tidak menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memeriksa kasus ini secara utuh," ujar Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, putusan banding ini telah melukai keadilan terhadap ekologi dan masyarakat Aceh. Dalam putusan itu memberikan gambaran bahwa pengadilan sangat sulit memberikan rasa keadilan kepada masyarakat menyangkut menjaga lingkungan hidup dan dalam menjaga sumber daya alam.

"Majelis hakim banding masih mempersoalkan okjek TUN, sebenarnya objek TUN siapa yang menerbitkan keputusan maka dialah subjek hukumnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pakar hukum dalam sidang eksaminasi hasil putusan tingkat pertama, dimana onjek gugatan yang diajukan oleh WALHI bersama masyarakat adalah benar sebagai objek TUN," ungkapnya.

Diduga, hakim banding sengaja mencari cara mengalahkan gugatan masyarakat dengan pertimbangan yang jauh dari ketentuan, teori maupun yurisprudensi yang ada.

"Karena Pengadilan TUN berbeda dengan Pengadilan Negeri, khususnya pemenuhan ketentuan Plurium Litis Consorsium atau kurang para pihak yang harus menarik pihak lain untuk masuk ke dalam perkara tidak menjadi kewenangan Penggugat, Tergugat maupun Tergugat Intervensi, melainkan kewenangan Hakim," jelas Nur.

Selain itu, dalam putusan banding majelis hakim juga mengeluarkan TR Mukmin sebagai Penggugat IV perwakilan dari masyarakat Beutong Ateuh Banggalang. Dalam pertimbangan hukum disebutkan, Tergugat II Intervensi (PT. EMM) dalam kontra memori bandingnya melampirkan bukti tambahan berupa surat pernyataan dari TR Mukim yang pada pokoknya mengundrukan diri sebagai penggugat dengan alasan ingin fokus untuk mengurus orangtua yang dalam keadaan sakit berat.

"Terdapat keanehan dalam hal pengunduran diri TR Mukmin, pertama dia tahu upaya banding yang akan dilakukan bersama WALHI, kedua surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 25 April 2019 atau dua hari setelah WALHI bersama warga mohonkan banding dan ketiga seharusnya TR Mukmin menyerahkan surat pengunduran diri melalui WALHI Aceh selaku Penggugat dan Kuasa Hukum, bukan melalui PT EMM yang jelas-jelas merupakan pihak lawan dalam perkara ini," jelasnya lagi.

WALHI sendiri baru mengetahui perihal pengunduran diri TR Mukmin pada saat keluar putusan banding. Pihaknya menduga, ada rekayasa pihak tertentu dalam hal pengunduran diri TR Mukmin selaku Penggugat.

"Kami juga menduga TR Mukmin mendapatkan intervensi dari pihak lawan, terlebih selama advokasi ini, TR Mukmin berada di garis terdepan tolak tambang PT EMM dan juga ikut tandatangan petisi tolak tambang. Hasil konfirmasi WALHI Aceh, beliau mengakui kerap mendapatkan SMS ancaman dari orang tak dikenal. WALHI Aceh bersama masyarakat akan menelusuri informasi ini sehingga tidak menceredai perjuangan rakyat dalam tolak tambang PT EMM," papar Nur.

Meskipun Pengadilan Tinggi TUN Jakarta belum memihak kepada perjuangan rakyat Aceh, WALHI bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang akan terus melakukan perjuangan untuk mendapatkan keadilan melalui upaya hukum kasasi ke Mahmakah Agung.

"Semoga Mahkamah Agung dalam putusannya nanti memihak kepada masyarakat menyelamatkan tanah aulia di Beutong Ateuh Banggalang," tambah dia.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...