Raqan Perlindungan Satwa Liar Mengatur Penggunaan Senpi dan Hukum Cambuk

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar, kegiatan RDPU itu berlangsung di Gedung Utama DPRA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar, kegiatan RDPU itu berlangsung di Gedung Utama DPRA, Jumat (30/8/2019) malam.

RDPU Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar ini mengatur tentang penggunaan senjata api oleh jajaran polisi hutan (polhut) dan pengamanan hutan (pamhut).

Selain itu, juga diatur mengenai ketentuan pidana dan penambahan hukuman cambuk dan denda berupa emas.

"Sanksi ini diberikan tidak hanya kepada pelaku kejahatan satwa, tetapi juga pejabat yang membiarkan terjadinya kejahatan satwa," terangya.

Nurzahri mengungkapkan,dalam Qanun ini juga memuat norma hukum lingkungan hidup. Norma-norma itu dituangkan secara baik dalam tujuan dan sarana perlindungan satwa liar,perlundungan satwa liar terpadu,kelembagaan dan koordinasi ,koridor satwa liar,peran serta masyarakat,rehabilitasi dan relokasi,serta larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di bumi Aceh.

"Qanun ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Aceh,Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan satwa liar di Aceh," Pungkasnya.

Dalam Rapat RDPU ini juga turut dihadiri Oleh Pejabat Forkopimda Aceh,Kepala SKPA,Perwakilan Peguruan Tinggi,LMS,NGO,Pengusaha,Tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Penulis:Rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...