Terkait Jalan Tembus Trumon-Singkil yang Tak Jelas, Ombudsman: Libatkan TP4D Kejati Aceh

TP4D

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pembangunan jalan tembus Trumon-Singkil tahun anggaran 2019 hingga kini belum dikerjakan. Padahal, penandatanganan kontrak atas pekerjaan itu telah dilakukan sejak Mei 2019 lalu, namun hingga kini pekerjaannya juga belum dimulai.

Sejumlah tokoh, lembaga serta instansi angkat bicara terkait hal ini. Bahkan, informasi lainnya yang diperoleh, masyarakat setempat akan melakukan aksi ke provinsi untuk mendesak Plt Gubernur Aceh untuk mempercepat pembangunannya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husen mengatakan, demi pelayanan publik yang lebih baik bidang infrastruktur transportasi, Ombudsman RI Aceh menyarankan kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melaksanakan proyek pembangunan jalan tembus Trumon-Singkil.

"Pembangunan jalan tembus ini sudah lama dinantikan dan diharapkan oleh warga masyarakat setempat. Adanya akses jalan ini akan membuka keterisolasian daerah yang mengakibatkan kawasan itu selama ini agak kurang berkembang. Adanya jalan tembus Trumon-Singkil juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan jalan ini merupakan legacy yang baik bagi Pemerintah Aceh era kini. Ini juga akan memberikan manfaat yang besar bagi belasan ribuan warga dan pula adanya jalan ini akan merupakan peninggalan (legacy) yang bakal dikenal oleh masyarakat Trumon-Singkil terhadap era pemerintahan Irwandi-Nova.

"Saya selaku Kepala lembaga negara yang konsern pada issu pelayanan publik (Ombudsman RI Aceh) memandang perlu adanya keseriusan dari Plt Gubernur Aceh dan Kadis PUPR untuk mendesak pihak kontraktor untuk segera memulai pekerjaan yang proses tendernya telah ditandatangani," jelasnya.

Dirinya juga mengaku heran karena padahal rencana pembangunan jalan ini sudah digadangkan sejak era kepemimpinan semasa Abdullah Puteh sekitar 20 tahun lalu, akan tetapi hingga kini belum wujud.

"Saya mempertanyakan ada apa dan mengapa dengan PUPR, kok lamban atau ada keraguan dalam melaksanakan proyek ini," cetus Taqwaddin lagi.

Ia pun menyarankan agar PUPR melibatkan TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh guna upaya preventif dan persuasif untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menghalalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) dibentuk oleh Kejaksaan Agung atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

"Sehingga dengan melibatkan TP4D, hemat saya, proyek pembangunan di Aceh akan berjalan lancar, cepat dan tepat tidak akan mengalami masalah hukum dan APBA tidak akan Silpa. Saya belum tahu, apakah PUPR atau SKPA lainnya di bawah Pemerintah Aceh sudah aktif melibatkan dan berkoordinasi dengan TP4D Kejati Aceh," ungkapnya.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga mendorong agar kordinasi antara TP4D dan SKPA terbangun hubungan kemitraan yang harmonis guna mempercepat pembangunan Aceh dan sekaligus menghindari adanya potensi korupsi.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...