DPRA Dukung Tuntutan Buruh

Massa Buruh Aceh Gelar Aksi Tolak Revisi UU tentang Ketenagakerjaan

Aksi buruh di Aceh tolak revisi UU Ketenagakerjaan

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Sejumlah massa buruh yang berasal dari Kabupaten/kota di Aceh melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana revisi terhadap Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas usulan asosiasi pengusaha.

Aksi dimulai dari jalan depan Mesjid Raya Baiturahman Kota Banda Aceh kemudian konvoi ke menuju Bundaran Simpang Lima sambil berorasi, tidak lama kemudian dilanjutkan orasi ke Kantor DPR Aceh dan ke Kantor Gubernur Aceh. Aksi massa buruh ini mendapat pengawalan dari kepolisian.

Dalam orasinya, massa buruh menolak rencana pemerintah yang akan melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas usulan asosiasi pengusaha, dimana terdapat beberapa hal yang secara jelas merugikan dan menzalimi pekerja/buruh di Indonesia.

Maka dengan ini Aliansi Buruh Aceh bersama dengan serikat pekerja afiliasi serta mahasiswa dan stakeholder ketenagakerjaan lainnya dengan ini menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diantara nya pasal tentang; Pengurangan Pesangon, Penyesuaian Upah 2 Tahun sekali selama 5 tahun, Penetapan UMK oleh pemerintah pusat, Pelarangan Mogok Kerja Penghilangan struktur dan skala upah, Penghapusan aturan penggunaan TKA, Penghapusan Upah Minimum Sektoral Provinsi Penghilangan aturan tentang Penyediaan /Kabupaten (UMSP atau UMSK) Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Buruh Aceh mendesak pemerintah (Presiden Republik Indonesia) agar memenuhi janjinya untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi melalui rekomendasi Dewan Pengupahan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mendesak Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur terhadap seluruh turunan Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Dan meminta Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) untuk menyampaikan surat dukungan terhadap penOhk"n revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 yang ditujukan ke DPR RI.

Massa juga menolak dominasi asing terhadap penyelenggaraan sistem jaminan sosial (BPJS Kesehatan) serta kebijakan ekonomi lainnya yang menghancurkan kekuatan ekonomi dalam negeri. Serta meminta pemerintah (dinas tenaga kerja) untuk mempercepat proses pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan di kabupaten/kota yang belum ada.

Mendorong pemerintah (pengawas ketenagakeriaan) melakukan peneawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan (upah, jaminan sosial, status kerja, K3’ TKA pekerja perempuan dan pekerja disabilitas).

Massa yang tergabung dalam aksi tersebut berasal dari Aliansi Buruh Aceh, (KSPI, FSPMI, Aspek, PGRI, FSP ISI, SPTI-SPSI, FKUI, Gasdermindo, Bem Unsyiah, LBH Banda Aceh.

Aksi di DPRA, mendapat sambutan dari Ketua Banleg DPRA Iskandar Usman Al Farlaky kepada massa buruh, Iskandar menyampaikan bahwa DPRA sepakat dengan tuntutan massa buruh.

"Saya meminta staf sekwan untuk membuat surat rekomendasi DPRA untuk disampaikan kepada DPR RI terhadap tuntutan massa buruh di Aceh," ujar Iskandar di hadapan massa.

Penulis:rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...