25 Anggota DPRK Aceh Barat Dilantik

IMG20190826101810

Meulaboh, acehportal.com- Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Zulfadly SH, MH, Senin (26/8/2019).

Prosesi pengambilan sumpah/ janji anggota DPRK Aceh Barat berlangsung dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan, di Ruang Rapat Paripurna DPRK setempat.
Adapun anggota dewan terpilih yang dilantik itu diantaranya enam orang dari Partai Aceh (PA) Samsi Barmi, H. Tarmizi, Hamdan SE, Abu Bakar SSOs. Muhammad MT dan Dahlan.

Empat orang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ramli SE, Nasruddin, Medradia Yugistira, Abdul Rauf SE. Dari Partai Golongan Karya (Golkar) Said Risqi Saifan, Ali Hasyimi, H. Khamaruddin SE dan Zulfikar. Partai Gerindra, Hermanto, Ade Dahmayanti, Ahmad Yani , Samsul Rizal.

Partai Demokrat, Mawardi, Nurdin, Dahlan. Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tgk Mawardi, Basyah, Asrizal Gautama. Partai Nanggroe Aceh (PNA) Bustaman dan satu orang lagi berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Masrizal.

Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Aceh (PA) bersamaan dengan Surat Dewan Pimpinan Partai PAN yang dibacakan dalam Sidang Paripurna Istimewa, menetapkan Ketua DPRK Sementara dipimpin oleh Samsi Barmi dari Partai Aceh, sementara Wakil Ketua sementara dipimpin Ramli SE dari Partai PAN.

Pada kesempatan itu, Samsi Barmi juga menyampaikan apresiasi kepada anggota dewan lama periode 2014-2019 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif yang menurutnya dinilai tidak ringan.

“Melalui kesempatan ini, kami berkomitmen siap melanjutkan program kerja DPRK masa jabatan 2019-2024. Kepada rekan-rekan yang tidak terpilih pada pemilu 2019, agar tidak berkecil hati karena hasil pemilu bukanlah sesuatu kegagalan, tapi merupakan keberhasilan yang tertunda,”katanya dalam sambutannya.

Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS mengharapkan kepada wakil rakyat yang baru dilantik ini agar memiliki obligasi moral, mampu melahirkan momentum perubahan melalui tiga ruang gerak . Yaitu melalui sikap kritis dan kecermatan dalam membahas regulasi lokal untuk melindungi kepentingan masyarakat, demi terwujudnya cita-cita pembangunan.

Disamping itu, perlu juga mendengar pemikiran para ahli dan memantau informasi melalui teknologi informasi untuk memperkaya wawasan. Dengan demikian regulasi dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan kepentingan pembangunan dan suara rakyat.

“Sebagai wakil rakyat, berbagai tugas penting sudah menanti terutama dalam menuntaskan agenda reformasi , meneggakan supremasi hukum, mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Terlebih lagi menjalankan kebijakan otonomi khusus yang berlaku di daerah ini,”pungkasnya. (Dan)

Penulis:Dan
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...