DPA Partai Aceh: Forkab Jangan Cari Sensasi, Bertindak Di luar Kewenangan

Jubir Partai Aceh, H. Muhammad Saleh

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muhammad Saleh meminta kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani untuk tidak mencari sensasi murahan dengan bertindak di luar batas kewenangannya sebagai warga negara dan rakyat Aceh.

Penegasan itu disampaikan Shaleh terkait Forkab Aceh melaporkan anggota DPR Aceh, Azhari Cage ke Polda Aceh dengan tudingan bahwa Azhari Cage telah mengkordinir pengibaran Bendera Aceh (Bulan Bintang) saat aksi demontrasi mahasiswa di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh pada 15 Agustus 2019 lalu.

Bahkan, disebutkan Polem Muda menduga Azhari Cage telah memprovokasi mahasiswa peserta aksi demontrasi sehingga terjadinya kericuhan.

“Sikap dan tindakan Forkab Aceh sangat-sangat tendensius dan menebar kebencian serta mengancam perdamain yang kini sudah berjalan di Aceh. Tanpa menganut azas praduga tak bersalah, Forkab Aceh melaporkan Azhari Cage sebagai pihak yang mengkordinir aksi mahasiswa tersebut,” tegas Shaleh.

Perbuatan itu, dinilai telah melampaui kewenangan serta posisinya sebagai warga negara. “Kami dapat menghargai posisi dan kedudukannya sebagai warga negara dan rakyat Aceh. Tapi, Ketua Forkab Aceh telah bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum, justeru tindakan dan perbuatan ini menyesatkan,” katanya.

Menurut Shaleh, DPA Partai Aceh sangat menghargai dan memahami berbagai dinamika yang terjadi, paska peristiwa tersebut. Karena itu, Partai Aceh mengimbau kepada semua elemen rakyat Aceh menghargai proses hukum yang sedang berjalan sehingga tidak memunculkan pendapat dan opini sepihak serta sesat.

“Kami memantau sudah berulangkali Forkab Aceh menuding sepihak masalah yang terkait dengan partai maupun politisi Partai Aceh. Kami dapat memahami semua itu bagian hak demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hanya saja, kami berharap pendapat miring yang selalu dikeluarkan dan arahkan Ketua Umum Forkab Aceh, benar-benar keluar dari nurani yang bersih, bukan “orderan” dari pihak tertentu dengan “harga sangat murah”," ungkapnya.

“Demontrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan dilindungi konstitusi yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh, telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” jelasnya.

Memang, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum tadi, ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Perkapolri Nomor: 9 Tahun 2008 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum. Tujuannya, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri Nomor 9 tahun 2008),” papar Shaleh.

Itulah sebabnya, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan  menyelenggarakan pengamanan (Pasal 13 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008).

Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum, harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat (1) Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008).

Misal, terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum; terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional; terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

“Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap, harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya). Memang, kadangkala diperlukan upaya paksa, sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi” jelasnya lagi.

Tapi, dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 ditegaskan, dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif. Misal, tindakan aparat yang spontanitas dan emosional dengan mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul.

Lalu, keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM. Termasuk melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Tapi, aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal adanya kondisi  khusus yang bisa dijadikan dasar bagi aparat polisi untuk melakukan tindakan represif. Sebab, dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa, anggota satuan Dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan Dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang,” jelas Shaleh.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas dijelaskan, satuan Dalmas tidak boleh bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa. Kedua, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Ketiga, membawa peralatan di luar peralatan Dalmas. Keempat, membawa senjata tajam dan peluru tajam. Kelima, keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan. Keenam, mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.

Ketujuh, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa dan kedelapan, melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Pemukulan yang dilakukan aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi, merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” urai Juru Bicara PA, Muhammad Saleh.

“DPA Partai Aceh sedang mempertimbangkan apakah kasus ini akan dilaporkan pada Komnas HAM dan Kompolnas di Jakarta. Dan kepada yang terhormat Ketua Umum Forkab Aceh Poleh Muda, mengapa Anda terkesan begitu alergi dan membenci politisi dan Partai Aceh,” tegas Muhammad Saleh.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...