Komisi VI DPRA: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sangat Tinggi di Aceh Capai 825 Kasus Setahun

Rapat Dengar Pendapat Umum (Rdpu) Rancangan Qanun Aceh Tentang Tatacara Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terindikasi dari adanya temuan 825 kasus berdasarkan rekapitulasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).

"Angka tersebut sama halnya dengan rekap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Lbh (Apik), dan Polda Aceh tahun 2018." hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPRA dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (Rdpu) Rancangan Qanun Aceh Tentang Tatacara Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Senin (19/08/2019)

Sulaiman menyebutkan, dalam rentang enam bulan pertama di tahun 2018 saja, ada 400 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 425 kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar di 23 kabupaten/kota, dimana kota Banda Aceh masih mendominasi angka tertinggi catatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diikuti Kabupaten Aceh Utara.

Data sebelumnya juga cukup memprihatinkan. Dari 2015 sampai dengan 2017, p2tp2a Aceh mencatat peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang signifikan. 939 kasus pada tahun 2015, meningkat jadi 1.648 tahun 2016, dan meningkat lagi jadi 1791 pada tahun 2017.

Ini adalah data yang tercatat karena ditangani oleh lembaga pengada layanan, namun kita yakin bahwa jumlah yang riil adalah jauh lebih banyak. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dipandang sebagai hal biasa, ini adalah kondisi luar biasa yang penangananya memerlukan upaya luar biasa.

Pada tingkat nasional telah ada berbagai regulasi terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016, dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentangpenghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menyadari kondisi tersebut, kata dia, undang - undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 231 mengamanahkan agar pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, yang pelaksanaannya diatur dengan qanun.

Untuk itu telah dibentuk antara lain Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Penulis:Rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...