Zaini Djalil: Pelaporan Keuchik Meunasah Rayeuk Pembunuhan Kreatifitas Petani

Zaini Djalil

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Terkait kasus Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara yakni Tgk Munirwan atas penggunaan bibit padi IF8, salah satu advokat Aceh, Zaini Djalil menilai, penanganan kasus ini terlalu progresif dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang sangat berpotensi penyalahgunaan kewenangan.

"Suatu tindak pidana itu terlepas dari dua alat bukti yang harus di perhatikan adalah niat dari terduga pelaku, karena niat itu adalah awal dari perbuatan tindak pidana. Jika keuchik ini ada potensi melakukan pemalsuan benih atau penipuan dari penggunaan benih tersebut ini untuk menguntungkan kepentingannya, baru ada indikasi yang berpotensi tindak pidana," ujarnya Kamis (25/7/2019).

Pihaknya melihat, dari paradigma dan pemberitaan di media massa, malah Tgk Munirwan berprestasi dan tidak ada korban dari penggunaan benih tersebut. Menurutnya, produksi dari tujuh ton menjadi 11 ton adalah hal yang seharusnya diapresiasi atas inovasi benih yang digunakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh sebagai regulator harus memfasilitasi keuchik untuk sertfikasi benih.

"Penangkapan keuchik tersebut ada hal-hal prinsipil hukum yang harus dilalui, dalam hal ini tidak bisa langsung dilapor ke aparat hukum, tentu perlu ada klarifikasi dari Balai Benih penggunaan benih ini potensi gagal panen atau semacam apa pelanggaran pelanggaran aturan yang berlaku. Tidak bisa serta merta mempidanakan keuchik, itu pembunuhan kreativitas petani dalam berinovasi," ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Zaini Djalil, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh hadir dalam mengadvokasi petani karena tindakan pelaporan adalah kegenitan dan terlalu agresif dilakukan oleh dinas tersebut.

"Para pihak tentu harus menahan diri, karena proses hal ini menjadi momok bagi petani untuk berinovasi dalam berkarya. Tentu ada cara penyelesaian lebih tenang dan komperehensif tanpa menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat Aceh secara umum, khususnya variabel sektor petani," jelasnya.

"Atas karyanya, keuchik malah mendapat promosi dan apreasiasi di level nasional, kok kita di regional daerah malah melakukan sebaliknya," cetus Zaini lagi.

Selama ini, pemerintah Aceh tidak bertanggung jawab atas gagalnya panen dan malah ketika ada yang berhasil yang berhasil berlomba-lomba untuk dikriminalisasi. Pemerintahan Aceh juga dinilai selama ini loyo dalam pemberdayaan petani dan ketika petani Aceh hebat, malah dikunci dan dieliminir oleh pemerintah.

"Kami meminta pihak hukum lebih arif dalam menindaklanjuti persoalan ini. Karena prinsip dasar hukum adalah perlindungan terhadap masyarakat, bukan malah sebaliknya, perlulah konsep restoratif justice yang dikedepankan di era polisi promoter," tambahnya.

Penulis:Hafiz/rilis
Rubrik:News

Komentar

Loading...