Ini Kata Ombudsman Aceh Terkait Kasus Keuchik Munirwan

Ombusman RI perwakilan Aceh

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh turut prihatin atas ditahannya Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk, Tgk Munirwan terkait kasus bibit padi IF8. Mereka mengaku heran dan merasa aneh atas ditahannya keuchik tersebut.

Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husein mengatakan, dalam perspektif pelayanan publik, seharusnya seorang keuchik berprestasi dan berinovasi dibina oleh Pemerintah Aceh agar produk yang mereka hasilkan memperoleh legalitas perijinan sesuai dengan peraturan perundangan.

"Bukan justru dibinasakan dengan melaporkan keuchik tersebut ke pihak kepolisian," ujarnya Kamis (25/7/2019) malam mengomentari kasus tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pelayanan Publik, tegas disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik juga meliputi pelayanan konsultasi.

"Mencermati ketentuan ini, maka idealnya pemerintah setelah memberikan penghargaan yang juga dihadiri langsung oleh Plt Gubernur, memberikan pelayanan konsultasi, edukasi dan advokasi agar terhadap temuan yang diproduksi itu perlu diurus legalitasnya, baik perizinan maupun Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bukan malah dilaporkannya ke polisi," paparnya.

Pihaknya curiga ada sesuatu yang melatarbelakangi munculnya kasus ini. Sebaiknya, masalah ini juga dilaporkan ke Ombudsman RI Aceh agar pihaknya bisa melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang berkepentingan dibelakang kasus ini.

"Juga untuk mengetahui pihak siapa yang merasa dirugikan dengan inovasi dan kreasi ketua Pemerintah Gampong," kata Taqwaddin.

Bagi pihaknya, kasus ini yang mengherankan karena keuchik adalah juga bahagian dari pemerintah. Apalagi, lanjutnya, jika perbuatan memproduksi dan menjual tersebut bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk kemajuan desanya.

"Seharusnya pemerintah tingkat atasan membina pemerintah level bawahannya sehingga ada kemajuan yang sinergis dan harmonis. Jika benar keuchik tersebut dihukum karena masalah ini, itu artinya percuma saja penghargaan itu," jelasnya.

Menurut Taqwaddin, apa yang dilakukan oleh Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah kontra produktif dan disharmoni dengan upaya memajukan gampong yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

"Saya minta atensi dari Plt Gubernur Aceh dan Bapak Kapolda untuk menyelesaikan kasus ini secara arif bijaksana dan cepat, apalagi keuchik adalah juga ketua pemerintah terendah yang merupakan ujung tombak pelayanan publik di gampong," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...