Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung di Sabang

Kejati Aceh Sita Uang Negara Rp 36.2 M dari PT Perinus

Kejati Aceh Sita Uang Negara Rp 36.2 M dari PT Perinus

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Penyidik Kejati Aceh menyita uang dari pihak perusahaan PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero sebesar Rp. 36.260,875,000 miliar.

Uang tersebut dibawa langsung ke Kantor Kejati Aceh oleh pihak bank BNI, Kamis (18/7/2019) sekira pukul 15.00 wib. Pada acara serah terima uang tersebut turut hadir Wakajati Aceh, Aspidsus, Asintel Kejati Aceh dan pejabat utama lainnya.

Kasipenkum Munawal menjelaskan, uang tersebut merupakan barang bukti kerugian negara yang disita Kejati Aceh dari PT Perinus dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Keramba Jaring Apung yang berlokasi di Sabang "penyitaan uang tersebut dilakukan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pengadilan," ujar Munawal.

Munawal menyebutkan, setelah penyerahan uang tersebut oleh pihak BNI, uang itu langsung dibawa oleh pihak bank BRI karena rekening penampungan barang bukti ada pada bank BRI.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan penyitaan dua unit Kapal Jaring Apung Keramba dan peralatan di dalam dua unit gudang serta peralatan jaring apung di Pelabuhan CT 3 dan 1 Kota Sabang. Kamis (4/7/2019).

Kajati Aceh melalui Kasidik Munandar menjelaskan, penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka untuk pelengkapan barang bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan keramba jaring apung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Kota Sabang tahun anggaran APBN 2017.

Setiba di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan penyidik langsung menuju ke Pelabuhan tradisional di Desa Keuneukei Kecamatan Suka Jaya Sabang.

Di sana penyidik langsung menyita sebuah kapal berukuran besar dengan memasang stiker penyitaan berlogo Kejati Aceh dan memasang garis Kejati. Sedangkan untuk mencapai ke kapal tersebut, penyidik harus menyeberang menggunakan kapal nelayan.

Setelah itu, penyidik melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan CT 3 Kota Sabang dengan menempuh jarak 20 menit dari Keunekei, di sana penyidik menyita keramba apung moderen yang telah rusak dengan menyegelnya. Kemudian dilanjutkan penyitaan peralatan kamera dan peralatan lainnya, kemudian yang terakhir penyitaan Kapal di terminal CT 1 Kota Sabang.

Penyitaan ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dengan nomor penetapan: 12/pen.pid/2019/PN Bna

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Aceh Munawal menyebitkan, pada hari yang sama penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh juga kembali memeriksa tujuh orang terkait proyek Keramba Jaring Apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017 di sabang. Adapaun ke enam yang hadir pada pemeriksaan tersebut yaitu:

Pokja dari KKP dua orang, Moh Muhaimin dan Navy Novy Jefrry Watupongoh
Tim teknis dr KKP ada dua orang, Kristian Maikal dan Dadityo Budi Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) M Yana Aditya. Dirut keuangan perinus, Henda Tri Retnadi,

Ke enam orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek keramba jaring apung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2017 di Kota Sabang.

Disposisi kasus tersebut sebagai berikut, bahwa dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Obat Ikan Tahun anggaran 2017 terdapat kegiatan pengadaan budidaya lepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar)

Namun pada pelaksanaannya terdapat indikasi melanggar hukum pada pekerjaan paket pengadaan percontohan budidaya ikan lepas pantai (KJA offshore) di Kota Sabang yang dimenangkan oleh PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000 (empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Ta 2017.

Terkait hasil pekerjaan, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dimana hasil pekerjaan tidak bisa selesai 100% sesuai dengan apa yang tercantum didalam kontrak adalah merupakan kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana, serta lemahnya pengawasan dari PT Perinus maupun seksi pengawasan dan pengendalian pada PT Perinus sesuai dengan dengan perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 93 ayat 1 dan ayat 2.

"dalam perkara tersebut juga terdapat indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin sebagaimana dalam perjanjian yaitu termin I dibayarkan 50% dari harga kontrak barang (7 item) telat berada di lokasi perakitan BPKS Sabang, termin II dibayarkan lagi 25% bila workboat dan net cleaner berada di lokasi perakitan dan 100% setelah semua dirakit, yang ternyata perakitan dilakukan oleh pihak Norwegia pada Januari 2018, sedangkan pada 29 Desember 2017 PT Perinus telah dibayarkan sebesar Rp. 40.819.365.000." terangnya lagi.

Lebih lanjut Munawal menambahkan, PPK KKP telah membayarkan sebesar 89% dari yang seharusnya 75%, yang artinya terdapat kelebihan pembayaran 14% atau Rp.6.630.540.000 (Rp.40.819.365.000 (89%) - Rp.34.188.825.000 (75%) ).

Penulis:Rol
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...