PNS Abdya Sebar Hoax Diancam 10 Tahun Penjara

PNS Abdya Sebar Hoax Diancam 10 Tahun Penjara.Foto: Acehportal.com

Banda Aceh, Acehportal.com - Penangkapan seorang PNS di Abdya kemarin yakni KM (44), berawal dari kasus kerusuhan aksi 22 Mei yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Pasalnya, ia merespon kerusuhan itu dengan menyebarkan kontek berita bohong ke media sosial melalui akun Facebooknya.

Hal ini dikatakan Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ery Apriyono saat menggelar konferensi pers di Aula Dit Reskrimsus Polda Aceh, Selasa (28/5/2019).

"Tim siber kemudian melakukan penyelidikan dan diketahui, akhirnya anggota berangkat ke Abdya dan menangkap yang bersangkutan pada 26 Mei kemarin," ujarnya.

Setelah ditangkap, pria yang bekerja di Kantor Camat Kuala Batee, Abdya itu langsung digelandang ke Mapolda Aceh untuk diperiksa secara intensif. Akhirnya, ia pun ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik melakukan sejumlah pemeriksaan dilengkapi barang bukti.

"Yang bersangkutan memang melanggar Undang-undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara," kata mantan Kapolresta Banda Aceh yang juga pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Aceh ini.

Untuk motif pelaku sendiri, kata Saladin, hingga kini pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pasti apa motif sebenarnya dari pelaku sehingga menyebarkan berita bohong tersebut.

"Yang pasti ini meresahkan, makanya kita serius menangani hal yang begini. Kerusuhan di dunia maya itu bisa berkembang di dunia nyata. Selama ini sudah banyak yang kita tangani seperti Sinterklas (Ma'ruf Amin) dan lainnya," ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menggeluti dunia maya atau media sosial. Apalagi, saat ini kepolisian memiliki tim patroli di dunia maya atau yang biasa disebut dengan Tim Siber (Cyber).

"Jadi apapun yang dilakukan disana kami tahu, jadi diharapkan agar masyarakat. Masyarakat apalagi aparatur hati-hati, efeknya sangat berat. Jadi yang kita lakukan ini adalah penegakan hukum atas perintah rakyat," tambah Saladin.()

Penulis:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...