YARA Minta KPK Telusuri Pembebasan Lahan Bendungan Krueng Keureto

Bendungan Keureuto di Aceh Utara/serambinews.com

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri permasalahan pembebasan lahan pembangunan Bendungan Krueng Keureto, Aceh Utara seluas 80 hektar.

Uang pembebasan lahan terhadap 80 hektar tersebut oleh Pemerintah Aceh dibayarkan ke PT Setya Agung selaku pemegang HGU yang kemudian atas tekanan Muspida Aceh Utara pada 26 Februari 2016 PT Setya Agung mentransfer uang itu kepada 62 masyarakat dengan harga Rp 11 ribu per meter, dengan total Rp 8,8 miliar.

Uang di rekening masyarakat tersebut, kata Safar, saat itu tidak bisa di ambil langsung karena buku tabungannya dipegang oleh pihak BNI Syariah Lhokseumawe dan baru dibagikan pada 18 Maret 2019. Hal ini juga dinilai aneh, mengapa BNI tidak langsung memberikan buku tabungan pemilik rekeningya.

"Kami meminta KPK untuk menelusuri proses pembebasan lahan pembangunan Waduk Keureuto. Uang lahan itu telah ditransfer ke rekening masyarakat sejak 2016 lalu, namun baru di di berikan uangnya pada maret 2019 ini, tentu ada yang aneh dalam hal ini," jelasnya Senin (25/3/2019).

Apalagi, sambung Safaruddin, tindakan BNI Syariah Lhokseumawe yang menahan buku tabungan pemilik rekening selama bertahan perlu ditelusuri. "Tentu ada permintaan untuk menahan buku tabungan tersebut sehingga masyarakat tidak bisa manarik uangnya," ungkapnya.

YARA menemukan kejanggalan terhadap pembayaran dana ganti rugi lahan sejumlah 8 miliar lebih tersebut seperti diantaranya, uang yang diterima oleh masyarakat ditransfer dari rekening PT Setya Agung yang merupakan pemilik sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian, pada 18 Mei 2016, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bahkan pernah menyurati Gubernur Aceh terkait dengan adanya dugaan penyimpangan pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum pada lokasi HGU Nomor 5 PT Setya Agung di Aceh Utara.

"Jika itu lahan HGU, kenapa uangnya diberikan kepada masyarakat. Jika lahannya milik masyarakat, mengapa uang ditransfer oleh Pemerintah Aceh melalui Rekeing PT Setya Agung. Tentu ini perlu ditelusuri karena menyangkut keuangan negara, bahkan Kejati Aceh pernah menyurati Gubernur terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses ganti rugi ini pada tahun 2016," paparnya.

Salah satu yang dipersoalakan dalam surat itu adalah tentang penganggaran dana pembebasan lahan yang terkena dalam areal HGU PT Setya Agung yang masanya akan berakhir pada 15 Desember 2015 dan akan beralih menjadi lahan negara dan PT Setya Agung juga telah dengan sukarela menyerahkan lahannya.

Namun kurang dari dua minggu sebelum HGU berakhir telah dikeluarkan penilaian harga ganti rugi atas tanah oleh Kantor KJPP Yanuar Bey dan Rekan dengan taksiran Rp 11 ribu per meter, sehingga total yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Aceh kepada PT Setya Agung sebasar Rp 8,8 Milyar lebih yang kemudian uang itu dibayarkan kepada masyarakat penggarap.

"Padahal uang itu pada awalnya merupakan untuk ganti rugi pembebasan lahan HGU dengan dibuktikan pembayaran dari Pemerintah Aceh ke Rekening PT Setya Agung sebesar Rp 8,8 miliar. Kami menerima informasi pada hari Senin (18/3/2019) lalu, telah dibagikan kepada masyarakat yang dimasukkan sebagai penggarap di lahan HGU tersebut," jelasnya lagi.

YARA menilai, ada dugaan permainan dalam pembebasan lahan ini karena mengapa Pemerintah Aceh mengganti rugi lahan HGU yang akan akan berakhir. "Sementara lahan tersebut bisa diambil tanpa membayar ganti rugi hingga miliaran rupiah dan mengapa PT Setya Agung menjual HGU kepada pemerintah, ini yang perlu di teusuri oleh KPK," tegasnya.

"Kami mendapat informasi bahwa dana tersebut telah dibagikan kepada masyarakat setelah sekian lama, KPK perlu segera menelusuri proses ganti rugi ini. Apalagi, menyangkut dengan uang negara miliaran rupiah, kami akan berikan dokumen proses tersebut ke KPK," tutup Safaruddin.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...