DKPP Berhentikan Tetap Anggota Panwaslih Aceh, dan Memberhentikan dari Jabatan Ketua Panwaslih Nagan Raya

sidang DKPP/ilustrasi

JAKARTA, ACEHPORTAL.COM  – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang tersebut DKPP memberhentikan secara tetap Zuraida Alwi dari jabatannya sebagai anggota Panwaslih Provinsi Aceh.

“DKPP menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Zuraida Alwi selaku Anggota  Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi  Aceh terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo serta Ida Budhiati.

Selaku Pengadu I Jufrizal, PNS, dan Pengadu II Said Mudhar yang memberikan kuasa kepada Askhalani, Rizki Darmawan, Zulkifli. Teradu I: Zuraida Alwi, Anggota Panwaslih Aceh; dan  Teradu II: Said Syahrul Ramad, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Prof Teguh Prasetyo mengatakan, terhadap pokok aduan Teradu I meminta uang  sebesar  Rp.40.000.000,00  (empat puluh juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada anggota Bawaslu Provinsi Aceh lainnya dan menjanjikan kelulusan bagi  Pengadu I yang  akan  mengikuti tahapan  uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Provinsi Aceh,  dalam  fakta persidangan  terungkap  Teradu I  membenarkan adanya pertemuan dengan Pengadu  yakni  pada tanggal 9 Agustus 2017 di  Rumah Makan  Jambo Jambe sekitar  pukul  21.00 WIB.

Pertemuan tersebut  berlangsung selama kurang lebih 45 menit dengan materi pembicaraan berkaitan dengan  persiapan wawancara uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwalih Kabupaten Nagan Raya. Dalam sidang pemeriksaan, Saksi  Musriadi dan Aswadi menerangkan fakta adanya pertemuan antara Pengadu dan Teradu I pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 15.14 WIB di Kantor Badan  Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana  Kabupaten Nagan Raya.  “DKPP  menilai sikap dan tindakan Teradu I tidak dapat dibenarkan menurut etika  hukum.  Teradu I tidak sepatutnya bertemu Pengadu yang berstatus sebagai calon Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya,” katanya.

Prof Teguh menerangkan, berdasarkan standar etika penyelenggara Pemilu seharusnya Teradu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Rangkaian pertemuan  antara  Teradu I dengan Pengadu I melakukan komunikasi  aktif melalui tatap muka maupun  via telepon meminta Pengadu  I  untuk dipesankan kamar hotel di Grand Nagan merupakan pelanggaran penyalahgunaan wewenang.

Dalam sidang pemeriksaan terungkap Pengadu memesan dan membayar kamar hotel untuk Teradu I yang saat itu melaksanakan tugas  di Kabupaten Nagan Raya. Bantahan Teradu I bahwa biaya kamar hotel telah dibayar  sopir Teradu, yakni Saksi Aswadi  tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui dokumen perjalanan dinas.

Pelaksanaan tugas Teradu I telah disediakan fasilitas negara untuk memenuhi undangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya, sehingga tidak ada alasan pembenar terhadap tindakan Teradu I meminta bantuan kepada Pengadu untuk pesan dan membayar kamar Hotel bagi Teradu I.

“Teradu I terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf b; Pasal 6 ayat (3) huruf f juncto Pasal 15 huruf a dan d; serta Pasal 6 ayat (3) huruf i juncto  Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Sementara terhadap Teradu II terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c juncto  Pasal 10 huruf a dan Pasal 6 ayat (3) huruf i  juncto  Pasal 19 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pasalnya, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta Teradu II membenarkan beberapa kali menemui Pengadu I untuk meminta pencabutan laporan dugaan pelanggaran kode etik.  Saksi  Mirza Irmawan menerangkan  Teradu II pernah bertemu dengan Pengadu I untuk melobi dan  meminta Pengadu I mencabut laporan. Teradu II juga menjelaskan bahwa benar  mengajak Pengadu I supaya  menyelesaikan masalah dengan  baik-baik,  karena menurut Teradu II pokok aduan dan bukti yang diajukan  Pengadu I lemah.

DKPP menilai Tindakan Teradu II yang secara aktif menegosiasikan pencabutan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Pengadu I  bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu. Kerangka hukum Pemilu memberikan hak kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih mengajukan  laporan atau pengaduan untuk melakukan koreksi atas dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu.

Teradu II terbukti berusaha menghentikan  proses penanganan  dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang sedang berjalan, tindakan demikian  tidak dapat dibenarkan menurut etika  dan hukum. Teradu II terbukti melanggar prinsip adil yakni memperlakukan secara sama setiap calon peserta  Pemilu, calon pemilih,  dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; prinsip kepentingan umum tentang menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan  Pemilu.

“DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan KabupatenNagan Raya  kepada Teradu II Said Syahrul Ramad terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Harjono, saat membacakan amar putusan.

Penulis:rol/rilis
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...