Kejati Aceh Cium Aroma Dugaan Penyimpangan Ganti Rugi Lahan Waduk Keureuto

AcehportalKajati Aceh Irdam SH MH

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Kejaksaan Tinggi Aceh mencium adanya aroma dugaan penyimpangan dalam proses ganti rugi lahan proyek waduk Keureuto Aceh Utara.

Kajati Aceh Irdam yang turut didampingi Asintel Mukhlis menjelaskan, lahan yang diganti rugi itu merupakan lahan HGU milik Setya Agung, dan HGU itu adalah tanah milik negara.

Menurut PT Setya Agung, tanah HGU tersebut ada digarap oleh masyarakat sebanyak 62 orang sehingga perusahaan meminta pihak pemerintah untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat penggarap lahan.

"Pihak penggarap lahan meminta pembayaran tanah perhektar Rp.120 juta dan uang tersebut sudah ditransfer oleh kas daerah ke rekening perusahaan Setya Agung dan perusahaan mentransfer ke rekening pihak masyarakat penggarap," terang Mukhlis menambahkan.

Menurut Mukhlis, nilai harga tanah tersebut sangat tinggi dibanding tanah di daerah dekat kota seperti di Buloh Blang Ara sudah ada tanaman durian, pinang, kelapa harganya berkisar Rp. 60-80 juta, sedangkan tanah lokasi waduk letaknya dipedalaman tidak ada akses jalan di sana," tambah Mukhlis mendampingi Kajati.

Kejati Aceh sbelumnya sudah mendorong pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi itu, namun sampai sekarang belum ada hasilnya.

Karena berlarutnya proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, menyebabkan proyek yang akan memiliki fungsi yang sangat besat tersebut salah satunya mengatasi banjir yang setiap tahunnya melanda wilayah Aceh Utara dan sekitarnya menjadi terganggu.

Karena itu, Kajati Aceh Irdam menegaskan Kejati Aceh akan mengambil alih perkara tersebut dan memproses secara hukum, "Kita melihat ada dugaan penyimpangan dalam persoalan ganti rugi lahan, dan ini harus segera tuntas jangan digantung seperti sekarang, karena ini proyek yang sangat bermanfaat untuk umat, jangan sampai karena masalah kecil bisa gagal pembangunan waduk itu, " tegas Kajati Aceh, Jumat (25/1).

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...