Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui  Pengelolaan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN

Anak anak bangsa

BANDA ACEH (16 Desember 2018) - Untuk mewujudkan suatu bangsa yang cerdas dan sukses, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan SDM yang berkualitas adalah melalui pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau; menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Namun, pada umumnya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tersebut  dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa  diskriminasi.

Peran pemerintah sebagai penyandang dana dalam sektor pendidikan sudah cukup terbukti. Hal ini ditandai dengan postur APBN yang 20 persennya dialokasikan khusus untuk pendidikan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012, anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kediaman untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sementara persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Seperti yang dipaparkan dalam situs Kementerian Keuangan, total anggaran belanja negara tahun 2018 yaitu Rp 2.220,7 triliun. Sebanyak 20 persen dari total belanja negara tersebut yaitu sebesar Rp 444,13 triliun dialokasikan untuk pendidikan. Jika dikaji dari tahun 2014 hingga saat ini, alokasi anggaran untuk pendidikan terus meningkat.

Anggaran tersebut terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 149,680 triliun, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 279,450 triliun, anggaran pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Kemudian untuk belanja, pemerintah pusat yang sebesar Rp 149,680 triliun tersebut disebar ke 20 Kementerian/Lembaga Rp145,957 triliun dan sisanya sebesar Rp 3,723 triliun masuk di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Dari 20 K/L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp 52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp 40,393 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp 40,092 triliun. Sedangkan yang terkecil adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rp 51,614 miliar.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap jajaran pemerintahan mulai dari atas sampai ke bawah ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan. Tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga ikut andil di dalamnya melalui APBD yang disalurkan untuk pendidikan.

Harapan masyarakat tentunya setiap dana yang dianggarkan ini terserap dengan baik. Untuk itu, perlu pengelolaan yang transparan dan akuntabel yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Sampai saat ini, tentu pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang produktif. Artinya dana yang telah dianggarkan tersebut sudah terserap dengan cukup baik, mulai dari beasiswa melalui program Indonesia Pintar dan bidikmisi, kemudian ada juga beasiswa tahunan LPDP untuk program S2 dan S3 di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

Dana Pendidikan juga dialokasikan untuk dana BOS bagi siswa dan tunjangan profesi serta percepatan pembangunan dan renovasi sekolah guna meningkatkan kualitas guru PNS dan non PNS. Tidak hanya itu, seperti yang dipaparkan dalam Tribunnews, tahun depan pemerintah juga akan melakukan pembangunan 1407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan bagi 3000 mahasiswa serta memperkuat program vokasi dan sarana kelas serta laboratorium di 1000 pesantren.

Semua hal yang dilakukan pemerintah tersebut tidak lain hanya untuk satu tujuan mulia yaitu menghasilkan SDM yang cerdas dan berkualitas.

Melihat jumlah dana yang dialokasikan pemerintah untuk Pendidikan tidaklah sedikit, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan yang baik serta sanksi yang tegas bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. Karena memang sudah banyak kasus korupsi yang terjadi dalam sektor Pendidikan.

Dari pantauan ICW sendiri, setidaknya ada 17 objek anggaran Pendidikan dari APBN dan APBD yang rawan dikorupsi seperti dana BOS, infrastruktur sekolah, beasiswa pendidikan, honor guru, serta sarana dan prasarana sekolah.

Saat ini, memang sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal ini,  seperti penerapan sistem pengadaan elektronik (meskipun belum diterapkan secara sempurna), pembentukan komite sekolah selaku pengawas dalam penyusunan anggaran Pendidikan di sekolah, serta adanya inspektorat jenderal di setiap kementerian/Lembaga dan BPK yang melakukan audit rutin terhadap dana Pendidikan mulai dari proses penganggaran, realisasi dan pelaporannya.

Namun, satu hal yang jauh lebih penting adalah peran dari kita sebagai masyarakat sendiri. Semua hal yang telah dilakukan pemerintah akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan.

Komentar

Loading...