Pelantikan Wali Nanggroe

Wali Nanggroe Malik Mahmud: Tak Ada Niat Untuk Tutup Proses Pemilihan

Pengukuhan Wali Nanggroe Malik Mahmud

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Tak ada niat atau pun keinginan untuk menutupi atau ambisi kekuasaan dalam proses pemilihan Wali Nanggroe ini. Hanya mengambil peran dalam pertimbangan manfaat dan mudharat dalam mencapai kemakmuran anak-cucu Aceh di masa depan serta pertimbangan akan situasi damai yang telah dinikmati selama ini.

Hal ini dikatakan Malik Mahmud selaku Wali Nanggroe Aceh yang kembali terpilih kali ini saat pelantikan Wali Nanggroe terpilih di Gedung DPRA, Banda Aceh, Jumat (14/12/2018) malam.

"Lembaga Wali Nanggroe baru terbentuk pada 2013 dengan dua kali perubahan qanun dalam satu periode. Oleh sebab itu ada kendala koordinasi administrasi dan keuangan dalam kegiatan kelembagaan selama ini dan belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Dirinya berharap, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dapat memperhatikan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe agar bersinergi dalam komunikasi yang baik untuk menyukseskan program kerja Lembaga Wali Nanggroe agar tidak menimbulkan persepsi keliru dari masyarakat termasuk dalam proses suksesi Wali Nanggroe yang saat ini tidak berjalan dengan baik.

"Lembaga Wali Nanggroe ini adalah otonom dan independen sesuai ketentuan regulasi yang berlaku dan memiliki mekanisme kerja serta kebijakan yang otonom dan independen juga. Kami sepakat dengan rencana audit keuangan terhadap lembaga ini agar transparan dan akuntabel," kata Malik Mahmud.

Pihaknya juga berharap agar DPRA juga dapat menyempurnakan regulasi tentang Lembaga Wali Nanggroe agar mencapai tujuan dan fungsi kelembagaan. Kepercayaan atau kritikan yang selama ini diberikan, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk perbaikan kedepan.

"Selama ini kegiatan yang kami lakukan meliputi pertemuan maupun diplomasi dengan berbagai pihak baik di dalam atau luar negeri agar Aceh tetap damai serta terpenuhi hak-haknya seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki 2005 lalu. Prosesnya dilakukan secara terbuka, namun ada juga yang tertutup," ungkapnya.

Malik Mahmud juga berharap, seluruh tugas ini bisa sejalan dengan pemerintah Aceh dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh. "Kami akan selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...