Terkait BPJS Tak Tanggung Biaya Pengobatan Pasien Penganiayaan, Ombudsman Aceh Sampaikan Hal Ini ke Pusat

Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. KONTAN/Muradi/2015/10/06

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Seorang warga Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh bernama Yusri (37) menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan oleh warga setempat. Ia pun mendapat perawatan bahkan dioperasi karena mengalami luka yang cukup serius di bagian pergelangan kaki.

Namun sayangnya, saat dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh memperbolehkan pasien itu pulang, pihak BPJS tidak dapat menanggung biaya pengobatan yang dijalani Yusri dengan alasan bahwa ia adalah korban penganiayaan, sesuai dengan aturan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52 Poin R.

Biaya pengobatan yang harus dibayar pihak keluarga pasien pun tak sedikit. Pihak keluarga setidaknya harus membayar hingga mencapai Rp 20 juta. Atas hal ini, keluarga pun melaporkannya ke pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Menanggapi hal ini, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan, dirinya memang mengarahkan pihak keluarga agar dapat melapor secara resmi ke Ombudsman. Permasalahan ini pun diakuinya telah disampaikan juga ke pimpinan Ombudsman RI di Jakarta.

"Hal ini juga sudah kita sampaikan ke pimpinan Ombudsman RI di Jakarta karena terkait peraturan dan kebijakan tidak mau menanggung biaya pengobatan korban penganiayaan," ujarnya yang kini masih berada di Jakarta, saat dikonfirmasi Selasa (11/12/2018) sore melalui telepon seluler.

Secara pribadi, dirinya pun menyatakan bahwa peraturan dan kebijakan tersebut tidak patut. Menurut Taqwaddin, hal ini sama dengan halnya menyulitkan orang lain, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Secara pribadi, saya menyatakan bahwa peraturan dan kebijakan tersebut tidak patut. Ini sama halnya dengan orang sudah jatuh ketimpa tangga," kata Taqwaddin.

Ia menambahkan, pihaknya akan menangani hal ini. Jika pun hal tersebut bukan merupakan kewenangan kantor perwakilan, maka laporan yang dibuat keluarga Yusri akan disampaikan ke pusat.

"Kami akan menangani hal ini, jikapun hal tersebut bukan merupakan kewenangan Kantor Perwakilan, maka saya akan sampaikan laporan tersebut ke pimpinan Ombudsman RI Pusat di Jakarta, sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Kesehatan

Komentar

Loading...