Jamaluddin T Muku Serahkan Raqan Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah Kepada Wakil ketua DPRA

Penyerahan raqan aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah Kepada Wakil ketua DPRA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) , Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si menerima Ketua Panitia Khusus (PANSUS) DPRA Tahun 2018 terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Drs. H. Jamaluddin T. Muku, M.Si., dengan agenda penyerahan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (L.K.S.) di Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRA pada hari Jum’at, 23 November 2018.

Rancangan Qanun ini telah selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Pansus L.K.S DPRA (15/11) yang lalu.

Pansus L.K.S DPRA menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Retribusi Aceh bersama Mitra Kerja, baik dari Pemerintah Aceh dan Tenaga Ahli.

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan L.K.S yang berazaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Pendirian L.K.S ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam.

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran L.K.S di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan Syari’at Islam di bidang Mu’amalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal Pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh Karena itu, kehadiran L.K.S hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran L.K.S di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi Pedoman, Pegangan dan Dasar Hukum bagi Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya dalam menjalankan Operasional L.K.S dimaksud.

Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi Operasional L.K.S yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...