Terkait Kisruh Wali Nanggroe, Abi Lampisang Melapor ke Ombudsman

Abi Lampisang yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017 menyambangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang berada di Lamgugob

BANDA ACEH ACEHPORTAL.COM - Tgk Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017 menyambangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang berada di Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (19/11/2018) kemarin.

Kedatangan ulama kharismatik Aceh tersebut bertujuan untuk membuat laporan terkait kisruh tentang Wali Nanggroe (WN) Aceh selama ini. Abi Lampisang bersama rombongan datang ke Kantor Ombudsman sekitar jam 15.30 Wib dan disambut langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.

"Kami datang kesini ingin berkonsultasi dan membuat pengaduan, yaitu terkait belum dibukanya seleksi Calon Wali Nanggroe, sebagaimana kita ketahui bersama masa jabatan Wali Nanggroe yang sekarang sudah mau habis," ujar Abi Lampisang.

Sementara itu, Taqwaddin menyebutkan, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Apalagi mengingat, masa jabatan yang sudah tidak lama lagi yang diemban oleh Wali Nanggroe yang sekarang.

"Nanti kita akan minta klarifikasi atau langsung Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak Katibul Wali dan para pihak lainnya supaya hal ini segera diselesaikan. Dugaan saat ini adalah penundaan berlarut yang terjadi," kata Taqwaddin.

Ahmad Tajuddin dalam kesempatan itu juga mengatakan, kunjungan sekaligus pelaporan ini adalah sebagai bentuk dukungan dirinya kepada lembaga Wali Nanggroe.

"Kami sangat mendukung adanya lembaga Wali Nanggroe, selain amanah Undang-Undang juga merupakan kekuatan pemersatu rakyat, sehingga tugas dan fungsi Wali Nanggroe harus lebih aktif dan hal ini kedepannya juga harus disosialisasikan supaya masyarakat paham," jelas Abi Lampisang.

Taqwaddin yang juga penulis buku Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe menjelaskan, sebetulnya pengaturan tentang Wali Nanggroe sudah ada sebelum adanya MoU Helsinki yaitu diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

"Jadi, pengaturan yang sudah ada dalam UU Otsus NAD tersebut kemudian diperkuat dalam MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) dan adanya MoU Helsinki tersebut antara GAM dan Pemerintah RI mengikat kedua belah pihak apalagi kemudian dipertegas lagi keberadaannya dalam UUPA dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe (LWN)," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Taqwaddin, wacana dan usulan pembubaran LWN adalah kontra produktif dengan semangat perdamaian dan UUPA.

"Terkait dengan laporan dari Abi Lampisang dan juga Teuku Nazar, kita akan segera memproses dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan tersebut," tutupnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...