DPRA: Raqan RPJMA 2017-2022 Segera Rampung

RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Para Pimpinan dan Anggota Tim Pansus DPRA Tahun 2018 pembahas Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, membuka acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terhadap Rancangan Qanun Aceh tersebut pada hari Rabu, (24/10/2018), di Gedung utama DPRA.

Saat membuka Rapat, Pimpinan DPRA, Tgk. H. Muharuddin, mengatakan, rancangan Qanun RPJMA Tahun 2017-2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat prinsip dasar dalam menjalankan roda pemerintahan yakni bermuara untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Visi-Misi dan Program Kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional. hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunan RPJMA terdapat 3 (tiga) alur proses pembentukannya, yang mana ketiga alur tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMA yang terpadu. Pertama, ALUR PROSES STRATEGIS: disusun oleh para Perencana Daerah dan Pakar Perencanaan Daerah untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan. Proses ini dikoordinasi oleh BAPPEDA Aceh bersama SKPA terkait dengan menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Pemerintah Aceh yang disampaikan ketika proses tahapan PILKADA berlangsung.

Kedua, alur proses partisipatif : alur ini merupakani keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. ini merupakan wahana bagi Stakholder LSM, Civil Society Organization (CSO), atau Community Base Organization (CBO) untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

Menurutnya, tahapan ini adalah yang kita lakukan pada hari ini dalam bentuk RDPU karena ini juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yang antara lain menyatakan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi”.

Ketiga, alur legislasi dan politis : yaitu alur proses konsultasi dengan DPRA untuk menghasilkan Qanun RPJMA. Pada alur ini DPRA akan memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif. Hal ini yang selama ini dilakukan oleh Tim Pansus RPJMA dengan Tim Pembahasan dari Pemerintah Aceh.

Pada kesempatan ini bahwa kegiatan RDPU bertujuan sebagai penyempurnaan substansi Rancangan Qanun RPJMA Tahun 2017-2022. "Kami menaruh harapan besar kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, untuk dapat berpartisipasi penuh memberi masukan secara komprehensif untuk kesempurnaan substansi rancangan qanun ini." tutup Muharuddin.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...