Diduga Limbah PT Socfindo Cemari Sungai, Mahasiswa Gelar Aksi Di Kantor Gubernur

Mahasiswa Gelar Aksi Di Kantor Gubernur Aceh terkait limbah PT Socfindo

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh Singkil (AMPPAS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Rabu (17/10), meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh, menindak tegas PT SOCFINDO yang melakukan pembuangan limbah cair ke Sungai Lae Cinendang tanpa izin.

Rahmadin koordinator aksi menyampaikan pemerintah kabupaten Singkil sudah mengetahui aktivitas PT Socfindo ini telah melanggar aturan, karena membuang limbah ke sungai tanpa izin beberapa hari yang lalu.

Tinggal tugas pemerintah menindak tegas perusahaan tersebut. Namun mahasiswa menilai pemerintah daerah dan DPRK Aceh Singkil selama ini terkesan tutup mata dengan aksi pabrik kelapa sawit itu yang membuang limbah sembarangan ke sungai.

“Menurut pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Buktinya belum ada tindakan tegas dari pemerintah mengatasi masalah ini," ujar Rahmadin.

Dampaknya, masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari yang menjadi korban. Selain merugikan masyarakat, tegasnya pembuangan limbah cair ke sungai Lae Cinendang juga merusak ekosistem.

Menurutnya, tindakan perusahaan tersebut tentu sangat bertentangan dengan hukum. Ada banyak dampak negatif yang disebabkan limbah tersebut, misalkan udara tak sehat dan air tak bersih yang menimbulkan banyak penyakit, seperti diare, tikus dan kurap.

“Kita memang butuh pembangunan, namun pembangunan haruslah berwawasan lingkungan. Pembangunan haruslah bertujuan menyejahterakan rakyat, DPRK, yang seharusnya melakukan pengawasan, juga tidak berbuat dan seakan tidak tahu menahu, kita patut curiga mengapa hal ini seakan dibiarkan. Jika memang pemerintah sudah menegur, maka seharusnya bisa mencabut izin operasional perusahaan itu, atau paling tidak bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan terhadap sungai cinendang."tambahnya lagi.

Karena itu, AMPPAS mendesak Pemerintah Aceh dan juga pemerintah setempat untuk bertindak tegas terhadap pelaku pencemaran itu. Selain itu, kita minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Aceh Singkil akan segera mengkaji ulang Amdal milik PT Socfindo, tidak hanya itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dokumen lingkungan milik perusahaan tersebut untuk melihat upaya penanganan limbah sesuai dengan ketentuan hukum, baik secara infrastruktur kolam, teknologi yang digunakan, serta kelengkapan perizinan.

“Dalam aspek perizinan, jika menyalahi dapat dilakukan pencabutan izin, hasil hitungan kerugian lingkungan bagian dari denda yang harus dibayar, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, dan mengakibatkan orang meninggal maka pihak perusahaan harus bertanggungjawab penuh." ujar Rahmadin lagi.

Zulkarnain Pohan selaku penanggung jawab aksi menyampaikan, jika tuntutan kami tidak di indahkan oleh pihak PT Socfindo dan Pemkab Aceh Singkil, maka kami meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah supaya mengambil kebijakan untuk permasalahan ini ditempuh melalu jalur hukum atas hal yang sudah dilanggar oleh PT Socfindo.

"kami tidak mau kehadiran PT Socfindo mencemari sungai dan merusak ekosistem di sungai, karna permasalahan ini sangat berdampak langsung bagi masyarakat Singkil dimana sebagin masyarakatnya bergantung kehidupan dan mata pencaharian pada Sungai Cinendang.

Aksi tersebut di sambut oleh Kabag Humas bidang media Saifullah Abdul Gani, dia akan menyampaikan permasalahan limbah PT Socfindo ini kepada plt gubernur Aceh agar diambil langkah kongkrit dan mengevaluasi langsung ke lokasi. "Nanti kita sampaikan supaya DLHK Aceh akan turun langsung ke lokasi pencemaran sungai tersebut," ujarnya kepada mahasiswa di halaman Kantor Gubernur.

Komentar

Loading...