DPRA Gelar RDPU Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Retribusi Aceh

RDPU

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM -  Pemerintah Aceh telah dilimpahkan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dimana salah satunya adalah dari Retribusi Aceh

Wakil ketua, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si saat memimpin RDPU, (26/9/2018)  menyatakan, melihat dari perkembangan pengeluaran Pemerintah Aceh yang setiap tahunnya cenderung meningkat, Pemerintah Aceh terus berupaya menggali sumber-sumber penerImaan Aceh untuk menutupi kebutuhannya. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Aceh, masih banyak potensi baru objek dan jenis Retribusi selain adanya peninjauan tarif retribusi, Reklasifikasi (Pengelompokkan Kembali) objek retribusi serta penghapusan objek dan jenis retribusi.

Dengan berbagai pertimbangan yang Kami sebutkan sebelumnya, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, pembinaan, pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan retribusi, Pemerintah Aceh melakukan penggabungkan 3 (tiga) Qanun Retribusi sebelumnya, yaitu Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menjadi 1 (Satu) Rancangan Qanun Aceh, dengan nama Rancangan Qanun Aceh Tentang Retribusi Aceh.

“Ini sesuai dengan pasal 156 ayat (1) undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pasal 286 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan peraturan daerah atau qanun. “ ujarnya

Kegiatan RDPU ini bertujuan sebagai  penyempurnaan substansi rancangan qanun retribusi Aceh ini untuk memenuhi ketentuan pasal 96 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pasal 22 qanun aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun.

“masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (rdpu), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi”. Harapnya.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...