Harga Pembebasan Lahan Tol Banda Aceh-Sigli Dibayar dari Rp 12 Ribu Hingga Rp 45 ribu, Pemilik Tanah Sambangi DPRA

Pemilik tanah yang terkena proyek jalan tol datangi DPRA/foto Hafiz

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Belasan masyarakat Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (3/9/2018) siang. Kedatangan mereka ini karena menolak pembayaran pembebasan lahan Banda Aceh-Sigli yang dinilai tidak sesuai.

Salah seorang pemilik lahan sekaligus perwakilan warga, T Sulaiman mengatakan, pihaknya menganggap penawaran pembayaran pembebasan lahan tol tersebut terlalu murah. "Kami menolak harga tanah yang diberikan Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP)," ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, harga pembayaran tanah yang ditawarkan pihak KJPP berkisar antara mulai dari Rp 12 ribu hingga Rp 45 ribu. Menurutnya, harga ini sangat murah dan jauh berbeda dibandingkan dengan pembebasan lahan yang pernah dilakukan sebelumnya di kawasan Blang Bintang beberapa tahun lalu yakni misalnya untuk pembangunan SMK Penerbangan.

Pada tahun 2010 lalu, lahan dijual seharga Rp 72 ribu permeter untuk lahan pembangunan SMK Penerbangan. Sementara tahun 2013, lahan yang dibebaskan seharga Rp 130 ribu per meter untuk Paskas Angkatan Udara (AU) yang dibeli oleh Pemerintah Aceh.

"Jika kita ikuti perkembangan yang ada, seharusnya pembebasan lahan tahun ini meningkat atau naik, bisa mencapai Rp 500 ribu per meternya. Tetapi ini tidak sesuai standar," ungkap Sulaiman.

Ia mengaku, sebelumnya sejumlah masyarakat pemilik lahan sempat dipanggil untuk bermusyawarah terkait penetapan harga ganti lahan untuk perencana pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli ini, Kamis (30/8/2018) lalu.

"Kemudian setelah bermusyawarah harga lahan yang ditawarkan terlalu murah tidak sesuai standar bahkan lebih murah dari pembebasan lahan sebelumnya dan ini sangat merugikan masyarakat," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah masyarakat itu disambut langsung oleh perwakilan anggota dewan Komisi I yakni Iskandar Usman Al Farlaky dari fraksi Partai Aceh dan Jamaluddin T Muku dari Fraksi Partai Demokrat.

Penulis:Hafiz
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...