Honorer Buka Suara Respon Polemik RSUD-CND Meulaboh

M. Nasir Staf IGD Rumah Sakit Umum Daerah Cut NYak Dien (RSUD-CND) Meulaboh

Meulaboh- Honorer Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD-CND) Meulaboh, merespon sejumlah kritikan yang berkaitan dengan nasib mereka. Mereka meminta pengkritik memberi masukan dengan niat tulus membangun, tanpa ada kepentingan, apalagi sampai memperkeruh suasana. Sabtu (4/8/2018) malam di Meulaboh.

Polemik RSUD-CND Meulaboh mencuat, usai Bupati Aceh Barat H. Ramli MS mengeluarkan kebijakan yang sangat spektakuler, bagi kalangan honorer. Beberapa saat lalu, mendadak kepala daerah setempat, mengumumkan meloloskan 1200 (seluruh) honorer. Tapi keputusan tersebut malah berbuntut panjang dengan berbagai tanggapan.

Seorang honorer, M. Nasir (30) staf di ruang IDG RSUD-CND Meulaboh, menyanyangkan sejumlah kecaman yang dilayangan pengkritik, terkait nasib mereka. Ia menilai aneh dengan tanggapan bertubi-tubi dari seorang dewan atas kebijakan Bupati meluluskan 1200 honorer. “Aneh saja, kritikannya sebatas memperkeruh suasana saja, bukan mencari solusi terhadap hajat hidup orang banyak,” nilainya.

Protes yang masuk bermacam-macam, sambung M. Nasir, mulai dari kebijakan bupati meluluskan 1200 honorer, penetapan gaji Rp 1 juta/bulan, dan kritikan lainnya. Ia menilai sangat aneh dengan adanya sikap menolak keputusan kepala daerah Aceh Barat demikian.

Honorer mengharapkan, jika benar melayangkan kritikan harus berawali niat yang tulus dan mulia. Keputusan Bupati, dinilai telah memberikan peluang lahan pekerjaan terhadap 1.200 masyarakat Aceh Barat.

Sementara terkait desakan wajib menggaji karyawan RSUD-CND Meulaboh sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, M. Nasir melihat hal ini juga bagian memperkeruh suasana.”Mengapa sekarang baru diprotes. Dari tujuh tahun lalu kemana saja, tanpa ada kritikan apapun. Padahal kondisi kami ini telah menjadi rahasia umum,” bilang.

Nasir yang menjadi staf di ruang IGD sejak Januari 2012 lalu, mengaku, sejak awal ia bekerja tidak menerima gaji dan pengakuan apapun dari Pemerintah Daerah. Tapi disaat status mereka mulai diakui dengan dan pembayaran gaji Rp 1 juta/bulan tertuang dalam SK, malah keputusan terbaru ini mengundang polemik panjang.

Selama ini, M. Nasir menjelaskan jika upah yang ia peroleh sebagai staf di IGD RSUD-CND Meulaboh, merupakan hasil dari setiap transaksi (jasa medis) yang ada di ruang tempatnya bekerja. “Jika banyak pasien, ada gaji. Jika tidak ada pasien, maka tidak ada upah jeri payah. Tapi tiap bulan minimal kami memperoleh upah Rp 2 juta/bulan,” bebernya.

Hal tersebut juga dibenarkan dua rekan lainnya, yakni Yuslem (28) Warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, yang menjadi staf di ruang ICU RSUD-CND Meulaboh sejak tahun 2013 lalu. Dan Kuasar (27) Warga Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan yang bekerja di ruang IGD sejak tahun 2016 lalu.

Mereka sangat berharap, pihak tertentu jangan menjadikan kondisi nasib mereka ini, untuk melayangkan kritikan yang bakalan mampu memperkeruh suasana. “Jangan obok-obok rumah sakit lagi. Kami enggak bisa tidur malam, karena khawatir besok pagi ada protes lainnya. Susah cari kerjaan itu,” timpal Yuslem, sambil berharap jangan menjadikan nasib mereka, menjadi sebuah objek kontes politik untuk mencari pencintraan.

Penulis:dan
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...